JAKARTA, REQnews - Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar mengatakan bahwa alasan pencekalan terhadap eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim yaitu untuk mempercepat proses penyidikan.&nbsp; Diketahui, saat ini Kejagung tengah mengusut kasus dugaan&nbsp; korupsi pengadaan laptop senilai Rp9,9 triliun di Kemendikbud Ristek periode 2019-2022.&nbsp; Harli mengatakan bahwa seperti saksi-saksi lainnya, bahwa penyidik melihat ada urgensinya untuk melakukan itu. Karena menurutnya, pencekalan dilakukan tak hanya kepada Nadiem.&nbsp; "Karena kalau kita lihat kan (pencekalan) bukan hanya kepada yang bersangkutan. Tetapi ada beberapa orang, dalam rangka apa? Tentu bagaimana proses penyelidikan ini dapat berlangsung dengan lancar, dengan cepat," kata Harli kepada wartawan, Senin 30 Juni 2025.&nbsp; Ia menjelaskan bahwa ketika penyidik membutuhkan keterangan Nadiem, maka prosesnya akan lebih cepat karena yang bersangkutan masih berada di Indonesia.&nbsp; Salah satu pertimbangannya yaitu melihat salah satu saksi yang merupakan mantan stafsus khusus (Stafsus) Nadiem yaitu Jurist Tan (JT) hingga kini belum memenuhi panggilan pemeriksaan karena masih berada di luar negeri.&nbsp; "Karena seperti yang kita ketahui, ada salah seorang juga yang dibutuhkan keterangannya masih berada di luar jurisdiksi kita. Saya kira itu sangat mempengaruhi," kata dia.&nbsp; Sehingga menurutnya, penyidik menilai bahwa pencekalah terhadap Nadiem diperlukan agar proses penyidikan berjalan dengan baik.&nbsp; "Bahwa sejauh mana urgensi keterangan-keterangan itu saya kira itu bisa menjadi bagian wilayah dari penyidikan. Dan pada saatnya nanti akan diformulasikan sedemikian rupa sesuai fakta-fakta yang ditemukan dari berbagai keterangan," ujarnya.&nbsp; Diketahui, Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan laptop senilai Rp9,9 triliun di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) periode 2019-2022 ketika Nadiem Makarim menjabat sebagai menteri.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Penyidikan kasus itu dilakukan sejak Selasa 20 Mei 2025 lalu. Dalam kasus tersebut, penyidik menduga bahwa ada persekongkolan atau pemufakatan jahat dari sejumlah pihak.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Hal itu dilakukan untuk mengarahkan agar tim teknis membuat kajian pengadaan alat TIK berupa laptop yang berbasis pada operating system chromebook, terkait dengan teknologi pendidikan.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Padahal, hasil uji coba yang dilakukan pada tahun 2019 menunjukkan penggunaan 1.000 unit Chromebook tidak efektif sebagai sarana pembelajaran, karena internet di Indonesia belum merata.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Sehingga, penyidik menduga ada persekongkolan dalam pengadaan tersebut. Karena menurutnya, pada tahun-tahun sebelumnya sudah dilakukan uji coba dan hasilnya penggunaan Chromebook kurang tepat.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Sementara itu, anggaran untuk pengadaan Chromebook yang mencapai Rp9,9 triliun itu, terdiri dari Rp3,58 triliun dana di Satuan Pendidikan dan Rp6,399 triliun melalui dana alokasi khusus (DAK).&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Sebelumnya penyidik juga telah menggeledah apartemen milik tiga mantan stafsus eks Mendikbud Ristek Nadiem Makarim.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Lokasi yang digeledah yaitu berada di Apartemen Kuningan Place milik FH (Fiona Handayani) dan Apartemen Ciputra World 2 Tower Orchard milik JT (Jurist Tan). Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen hingga barang bukti elektronik yang akan didalami kaitannya dengan perkara.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Penyidik juga menggeledah apartemen milik konsultan bernama Ibrahim Arief (IA) yang berada di Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik seperti handphone hingga laptop.&nbsp; &nbsp; Terbaru, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jakarta Selatan pada Senin 23 Juni 2025 lalu.

Kejagung Sebut Alasan Nadiem Dicekal untuk Percepat Proses Penyidikan Korupsi Chromebook

Berita Terkait

Berita Rekomendasi