JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) belum berencana menjemput paksa staf khusus (stafsus) eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim, Jurist Tan di luar negeri.&nbsp; Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan bahwa penyidik Direktorat Jampidsus Kejagung masih melakukan upaya pendekatan melalui pengacaranya agar bisa memeriksa Jurist Tan.&nbsp; “Masih dilakukan upaya-upaya pendekatan. Oleh karena kami saat ini melalui penyidik terus melakukan upaya melalui kuasa hukum supaya yang bersangkutan bisa memenuhi panggilan itu,” kata Harli pada Senin 30 Juni 2025.&nbsp; Harli mengatakan, pemeriksaan terhadap Jurist Tan hanya dapat dilakukan secara langsung, karena ada sejumlah dokumen penting yang perlu dikonfirmasi secara fisik.&nbsp; “Nah, saat ini informasi dari penyidik bahwa masih terus melakukan langkah-langkah yang soft dengan melakukan pendekatan melalui kuasa hukumnya Karena memang pada waktu yang lalu kan kita menerima berbagai apa namanya pemberitahuan untuk penundaan menghadiri surat panggilan itu dari kuasa hukum,” kata dia.&nbsp; Lebih lanjut, Harli pun berharap agar pengacara Jurist Tan bisa meyakinkan kliennya untuk kooperatif dan memenuhi panggilan pemeriksaan dugaan korupsi pengadaan Chromebook.&nbsp; “Penyidik terus melakukan upaya melalui kuasa hukum supaya yang bersangkutan bisa memenuhi panggilan itu,” ujarnya.&nbsp; Sebelumnya, Jurist Tan menjadi sudah&nbsp;tiga kali mangkir untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook untuk digitalisasi pendidikan di Kemendikbud Ristek tahun 2019-2022.&nbsp; Kejaksaan Agung&nbsp;(Kejagung) menyatakan telah mengantongi keberadaan Jurist Tan yang diketahui berada di luar negeri.&nbsp;&nbsp; Diketahui, Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan laptop senilai Rp9,9 triliun di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) periode 2019-2022 ketika Nadiem Makarim menjabat sebagai menteri.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Penyidikan kasus itu dilakukan sejak Selasa 20 Mei 2025 lalu. Dalam kasus tersebut, penyidik menduga bahwa ada persekongkolan atau pemufakatan jahat dari sejumlah pihak.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Hal itu dilakukan untuk mengarahkan agar tim teknis membuat kajian pengadaan alat TIK berupa laptop yang berbasis pada operating system chromebook, terkait dengan teknologi pendidikan.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Padahal, hasil uji coba yang dilakukan pada tahun 2019 menunjukkan penggunaan 1.000 unit Chromebook tidak efektif sebagai sarana pembelajaran, karena internet di Indonesia belum merata.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Sehingga, penyidik menduga ada persekongkolan dalam pengadaan tersebut. Karena menurutnya, pada tahun-tahun sebelumnya sudah dilakukan uji coba dan hasilnya penggunaan Chromebook kurang tepat.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Sementara itu, anggaran untuk pengadaan Chromebook yang mencapai Rp9,9 triliun itu, terdiri dari Rp3,58 triliun dana di Satuan Pendidikan dan Rp6,399 triliun melalui dana alokasi khusus (DAK).&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Sebelumnya penyidik juga telah menggeledah apartemen milik tiga mantan stafsus eks Mendikbud Ristek Nadiem Makarim.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Lokasi yang digeledah yaitu berada di Apartemen Kuningan Place milik FH (Fiona Handayani) dan Apartemen Ciputra World 2 Tower Orchard milik JT (Jurist Tan). Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen hingga barang bukti elektronik yang akan didalami kaitannya dengan perkara.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Penyidik juga menggeledah apartemen milik konsultan bernama Ibrahim Arief (IA) yang berada di Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik seperti handphone hingga laptop.&nbsp; &nbsp;&nbsp; Terbaru, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jakarta Selatan pada Senin 23 Juni 2025 lalu.

Jurist Tan 3 Kali Mangkir, Kejagung Ngaku Belum Bisa Jemput Paksa

Berita Terkait

Berita Rekomendasi