JAKARTA, REQNews - DPR RI mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menangani persoalan sertifikasi pulau-pulau kecil di Indonesia.Hal itu diungkapkan Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.Ia menegaskan, Kementerian ATR/BPN harus segera proaktif melakukan pendataan dan sertifikasi atas lebih dari 17.200 pulau, di mana 97 persen di antaranya belum memiliki legalitas tanah.Rifqinizamy menilai ketidakaktifan pemerintah dalam urusan sertifikasi pulau-pulau kecil sangat rawan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, termasuk warga negara asing (WNA) yang tidak bertanggung jawab.“Kementerian ATR/BPN tidak boleh pasif. Mereka harus aktif mendata 97 persen lebih pulau yang belum bersertifikat. Kalau tidak, celah ini bisa dimanfaatkan oleh oknum yang nakal,” kata Rifqi, Kamis 3 Juli 2025.“Ini bukan sekadar soal ekonomi dan stabilitas investasi. Ini menyangkut ketahanan nasional dan kedaulatan bangsa. Kita tidak bisa menutup mata terhadap praktik semacam ini,” tambah Rifqi.Ia menegaskan Komisi II DPR RI akan terus mengawal proses percepatan sertifikasi tanah di pulau-pulau kecil. Rifqi menekankan komitmen penuh lembaganya untuk memastikan seluruh wilayah kedaulatan Indonesia memiliki kepastian hukum pertanahan.

Ada 97 Persen Pulau Belum Bersertifikat, Menteri Nusron Diminta Jangan Pasif

Berita Terkait

Berita Rekomendasi