JAKARTA, REQNews&nbsp; - Dalam penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sistem <a href="https://www.reqnews.com/read/news/71298/ott-kpk-di-kaltim-terkait-kasus-suap-pengadaan-barang-dan-jasa">pengadaan barang </a>dan jasa (PBJ) di Sumatera Utara (Sumut) masih katagori merah yang rawan dengan praktik korupsi.Budi jelaskan, berdasarkan data statistik perkara yang ditangani <a href="https://www.reqnews.com/read/news/53058/diciduk-kpk-bupati-pemalang-diduga-terlibat-suap-pengadaan-barang-dan-jasa">KPK </a>sejak tahun 2004 hingga Juni 2025, modus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa mencapai 423 perkara. &nbsp;"Khusus capaian pengadaan barang dan jasa (Sumut) yang baru mencapai rerata 57 persen atau masuk kategori merah," beber Budi, dikutip dari keterangan tertulisnya, Minggu 6 Juli 2025.Kondisi tersebut, kata Budi, dinilai belum memenuhi komitmen daerah dalam memperbaiki sektor pengadaan yang selama ini menjadi area rawan korupsi.Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, skor rerata nilai seluruh wilayah di Provinsi <a href="https://www.reqnews.com/read/news/56328/ini-seruan-dan-peringatan-bmkg-untuk-warga-sumatera-utara">Sumatera Utara </a>yaitu 70,28.Sedangkan khusus untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperoleh skor 58,55 atau masuk kategori rentan.Faktor penyebab rendahnya skor tersebut, Budi mengatakan di antaranya karena lemahnya pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dalam proses pengangkatan, pemindahan, hingga pemberhentian aparatur sipil negara (ASN), serta pengelolaan pengadaan barang dan jasa, di mana kedua sektor tersebut skornya masih di bawah 60.Seperti diketahui, sebelumnya KPK menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut).&nbsp;

KPK Sebut Sistem Pengadaan Barang dan Jasa di Sumut Masuk Kategori Merah

Berita Terkait

Berita Rekomendasi