JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 18,5 triliun untuk memenuhi sejumlah program pada tahun 2026.&nbsp; Usulan tersebut disampaikan oleh Plt Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Narendra Jatna dalam rapat bersama Komisi III DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 7 Juli 2025.&nbsp; Narendra mengatakan bahwa usulan tersebut lantaran pagu indikatif yaitu perkiraan awal batas maksimal anggaran yang ditetapkan pemerintah dinilai belum mencukupi kebutuhan riil Kejaksaan.&nbsp; "Pagu indikatif tahun anggaran 2026 sebesar Rp 8,9 T. Terdapat penurunan sebesar Rp 15,3 T atau minus sekitar 63,2 persen dibandingkan pagu alokasi anggaran 2025 sebesar Rp 24,2 T," kata Narendra.&nbsp; Sebab, ia mengatakan bahwa ada sejumlah peningkatan beban kerja di bidang penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan RI.&nbsp; "Pagu indikatif belum memenuhi kebutuhan riil Kejaksaan RI," katanya.&nbsp; Berdasarkan analisis Kejaksaan RI, kata dia, pagu indikatif TA (tahun anggaran) 2026 sebesar Rp 8,9 T belum memenuhi kebutuhan riil sebesar Rp 27,4 T yang telah diusulkan.&nbsp; "Sehingga terjadi defisit Rp 18,52 T atau sebesar 67,4 persen," katanya.&nbsp; Sehingga, pihaknya pun mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 18,5 triliun pada tahun 2026 yang akan digunakan untuk mendukung manajemen hingga penegakan dan pelayanan hukum hingga implementasi undang-undang baru serta target pembangunan nasional&nbsp; "Usulan tambahan anggaran Kejaksaan RI TA 2026 berdasarkan uraian di atas pagu indikatif TA 2026 sebesar Rp 8,9 triliun masih belum memenuhi kebutuhan ideal Kejaksaan RI sebesar Rp27,4 triliun," kata Narendra.&nbsp; "Berdasarkan jumlah tersebut, maka masih ada kekurangan anggaran mencapai Rp 18,5 triliun," ujarnya. &nbsp;

Kejagung Minta Tambahan Anggaran Rp18,5 Triliun di Tahun 2026

Berita Terkait

Berita Rekomendasi