JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melimpahkan dua tersangka dan barang bukti kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam dugaan suap vonis lepas terdakwa perkara korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus).&nbsp; Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Safrianto Zuriat Putra mengatakan bahwa dua tersangka tersebut yaitu ada pengacara Ariyanto (AR) dan Marcella Santoso (MS).&nbsp; "TPPU atas perkara tipikor suap dan atau gratifikasi terkait perkara pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya atas nama tersangka Marcella Santoso atau MS dan Ariyanto atau AR," kata Safrianto dalam keterangannya pada Senin 7 Juli 2025.&nbsp; Keduanya diduga telah melanggar Kesatu Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, atau Kedua Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, atau Ketiga Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.&nbsp; Safrianto mengatakan bahwa ada sederet aset milik Ariyanto yang telah disita dan kini dijadikan batang bukti oleh pihak Kejaksaan.&nbsp; "Barang bukti yang dilimpahkan penyidik kepada JPU yaitu barang bukti yang disita dari tersangka Ariyanto terkait dengan perkara TPPU," kata dia.&nbsp; Berikut daftar aset Ariyanto yang dijadikan barang bukti: • 2 unit kapal wisata asing • 12 unit mobil • 22 unit sepeda motor • 20 unit jam tangan • 147 unit helm • 22 unit sepeda • Uang tunai 1.500 lembar SGD pecahan 100 • Uang tunai 1.000 lembar Euro pecahan 50 • Uang tunai 2.900 lembar USD pecahan 100 • Uang tunai 4.000 lembar SGD pecahan 100&nbsp; Setelah pelimpahan ini, tim jaksa penuntut umum (JPU) bakal menyiapkan surat dakwaan untuk nantinya bakal dibacakan pada sidang perdana di PN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat.&nbsp; &nbsp; Diketahui, kasus tersebut terkait dengan majelis hakim yang dipimpin Djuyamto memberikan vonis lepas terhadap tiga grup korporasi yang terjerat dalam kasus korupsi ekspor CPO.&nbsp; &nbsp; Tiga grup atau korporasi tersebut, yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas.&nbsp; &nbsp; Dalam vonis lepas atau onslag itu telah menolak tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang meminta agar ketiga grup korporasi dibebankan denda dan uang pengganti sekitar Rp17,7 triliun.&nbsp; &nbsp; Namun, penyidik Direktorat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung mengendus adanya dugaan suap atas vonis lepas dalam kasus tersebut.&nbsp;&nbsp; Dalam kasus ini, Muhammad Arif Nuryanta diduga menerima Rp 60 miliar dari Ariyanto dan Marcella ketika masih menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat yang disebut berasal dari korporasi Wilmar Group.&nbsp;&nbsp; Penyerahan uang kepada Arif tersebut diberikan melalui seorang panitera, Wahyu Gunawan. Setelah uang tersebut diterima, Wahyu kemudian mendapat jatah sebesar USD 50 ribu sebagai jasa penghubung.&nbsp;&nbsp; Kemudian, Arif menunjuk susunan majelis hakim yang akan menangani perkara korupsi CPO tersebut. Arif diduga membagi uang suap tersebut kepada majelis hakim dalam dua tahap.&nbsp;&nbsp; Pertama, Arif memberikan total Rp 4,5 miliar kepada ketiganya sebagai uang baca berkas perkara.&nbsp;&nbsp; Lalu, Arif kembali menyerahkan uang sebesar Rp 18 miliar kepada Djuyamto dkk agar memberikan vonis lepas kepada para terdakwa. Sementara itu, Djuyamto diduga menerima bagian sebesar Rp 6 miliar.&nbsp;&nbsp; Namun, di sisi lain Kejagung juga tengah melakukan penyidikan adanya dugaan perintangan sejumlah kasus yang ditangani Jampidsus Kejagung, salah satunya suap vonis lepas CPO.&nbsp;&nbsp; Dalam kasus ini penyidik menetapkan empat tersangka yaitu ada pengacara Marcella Santoso dan Junaedi Saibih, eks Direktur JakTV Tian Bahtiar dan Ketua Tim Cyber Army M. Adhiya Muzakki.

Kejagung Serahkan Bukti Kapal hingga 12 Mobil Terkait TPPU Ariyanto ke JPU

Berita Terkait

Berita Rekomendasi