JAKARTA, REQnews - Bareskrim Polri dijadwalkan melakukan gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Rabu 9 Juli 2025.&nbsp; Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa sebelumnya, gelar khusus tersebut dilakukan atas permintaan tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).&nbsp; "Dilaksanakan tanggal 9," kata Trunoyudo saat dikonfirmasi wartawan pada Rabu 9 Juli 2025.&nbsp; Sebelumnya, gelar perkara khusus seharusnya dilaksanakan pada Kamis 3 Juli 2025, namun TPUA membuat surat permohonan pelibatan sejumlah nama yang dalam gelar perkara khusus tersebut pada Selasa 2 Juli 2025.&nbsp; Sejumlah nama tersebut seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), anggota DPR RI, Pakar Telematika Roy Suryo, dan Ahli Digital Forensik Rismon Hasiholan Sianipar. Sehingga, agenda gelar perkara khusus ditunda menjadi Rabu 9 Juli 2025.&nbsp; TPUA sebelumnya mendatangi Bareskrim Polri untuk menyerahkan surat permintaan gelar perkara khusus itu ke Dittipidum Bareskrim Polri, Biro Pengawas Penyidikan (Wassidik) Polri, hingga Inspektorat Pengwasan Umum (Itwasum) Polri pada Senin 26 Mei 2025.&nbsp;&nbsp; Anggota TPUA Rizal Fadillah mengatakan pihaknya merasa keberatan karena Bareskrim Polri menghentikan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Menurutnya, penghentian kasus dinilai cacat hukum karena gelar perkara tidak menghadirkan pelapor dan terlapor.&nbsp;&nbsp; "Tapi ini tidak, pelapor tidak diundang, terlapor tidak diundang. Jadi internal sekali," kata Rizal di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Senin 26 Mei 2025.&nbsp;&nbsp; Menurutnya, dalam gelar perkara untuk proses pencarian bukti juga harus mendengarkan pendapat dari pelapor dan terlapor hingga ahli.&nbsp;Namun, Rizal Fadillah mengatakan bahwa penyidik Dittipidum Bareskrim Polri tidak menyertakan itu.&nbsp;&nbsp; Padahal, ia mengatakan bahwa gelar perkara sangat menentukan ada tidak unsur pidana hingga penghentian penyelidikan. Pihaknya pun menekankan dalam memutuskan keputusan yang sangat fundamental itu harus melibatkan pelapor maupun terlapor.&nbsp;&nbsp; "Saya kira ini faktor pertama. Kita menilainya ini cacat hukum," ujarnya.&nbsp;

Bareskrim Polri Lakukan Gelar Perkara Khusus Kasus Ijazah Jokowi Hari Ini

Berita Terkait

Berita Rekomendasi