JAKARTA, REQnews - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengaku tidak memiliki anggaran untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pembebasan <a href="https://www.reqnews.com/read/tips/87630/strategi-menyiapkan-biaya-pendidikan-anak-dari-financial-planner">biaya sekolah</a> dasar (SD) dan menengah pertama (SMP) swasta.&nbsp;Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikdasmen, Suharti menegaskan pihaknya telah berhitung jika besar anggaran untuk melaksanakan putusan tersebut mencapai Rp183,4 triliun. Nominal ini dinilai masih jauh di atas anggaran kementerian.&nbsp;"Usulan total ya, dari simulasi tersebut baik swasta maupun negeri Rp183,4 triliun, kami menghitung untuk swasta dengan pendekatan yang kami sampaikan sebelumnya," kata Suharti di rapat Komisi X DPR, Kamis 10 Juli 2025.&nbsp;Surat bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kemendikdasmen menerima anggaran pagu indikatif untuk 2026 sebesar Rp33,65 triliun. Mereka juga menegaskan pengusulan penambahan hingga Rp71,11 triliun untuk memenuhi total kebutuhan sebesar Rp104,76 triliun.&nbsp;Meski demikian, amanat pembebasan biaya SD-SMP swasta akan dilakukan secara bertahap. Ia juga telah berkomunikasi dengan sejumlah lembaga untuk membahas skema pembiayaan tersebut.&nbsp;"Ini yang usul-usul prinsipnya yang juga sudah disepakati bersama. Pertama bahwa pemenuhan akan dilakukan secara bertahap," katanya.&nbsp;&nbsp;

Tak Sanggup Gratiskan SD Swasta, Pemerintah Ungkapkan Butuh Dana Sebesar Ini

Berita Terkait

Berita Rekomendasi