JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons adanya keberatan dari pihak kurator PT Sritex terhadap penyitaan 72 kendaraan yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung).&nbsp; Kapuspenpum Kejagung Harli Siregar menegaskan bahwa penyitaan terhadap 72 mobil dari PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dilakukan karena ada hak negara dan hak masyarakat yang hendak dilindungi.&nbsp; Diketahui, sebelumnya penyitaan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB), PT Bank DKI dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Jateng) kepada PT Sri Rejeki Isman, Tbk (PT Sritex) dan entitas anak usahanya.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; “Jadi bagi kami karena hak negara, hak rakyat, hak masyarakat harus kita lindungi, ya kita harus mengamankan itu dalam waktu yang lebih cepat," kata Harli kepada wartawan di Kejagung, Jakarta Selatan pada Senin 14 Juli 2025.&nbsp; Harli mengatakan bahwa penyidik bekerja sesuai aturan mekanisme hukum. Ia menyebut bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHAP, penyidik bisa melakukan upaya-upaya penyitaan hingga penggeledahan.&nbsp; "Nah, bahwa barang bukti itu bisa diduga sebagai alat kejahatan, barang bukti bisa diduga sebagai hasil kejahatan, atau barang bukti itu karena memang berada dalam penguasaan pihak atau seseorang, sehingga harus dilakukan penyitaan terhadap itu," katanya.&nbsp; Harli pun mempersilakan jika ada pihak yang mengklaim misalnya bahwa kasus tersebut masuk dalam proses hukum yang lain seperti keperdataan atau kepailitan untuk diuji dalil-dalilnya.&nbsp; "Tetapi bahwa penyidik juga memiliki kapasitas, kewenangan untuk itu, dan itu dilakukan dalam rangka pemulihan keuntungan negara kelak. Nah, jadi tentu sejak ini kan perlu dilakukan pengamanan terhadap berbagai barang bukti," katanya.&nbsp; Lebih lanjut, ia menyebut bahwa penyitaan yang dilakukan penyidik saat ini bersifat untuk mengamankan aset milik Sritex. Nantinya, nasib aset-aset ini akan mengikuti putusan di persidangan, baik disita untuk negara atau dikembalikan kepada Sritex untuk diproses dalam perkara atau pailit&nbsp; "Kalau misalnya nanti dalam keputusan ternyata bahwa ini tidak terkait dengan tindak pidana, ya menurut hukum acara ini dikembalikan kepada pihak-pihak terkait," ujarnya.&nbsp; Sebelumnya, Denny Ardiansyah sebagai kurator yang menangani kepailitan PT Sritex menyatakan bahwa penyitaan 72 kendaraan atas nama Sritex berdampak langsung pada proses lelang aset.&nbsp; “Kalau disita, untuk saat ini kami lelang belum bisa dilaksanakan. Karena posisi barangnya kan dibawa Kejagung,” kata Denny saat ditemui di Pengadilan Negeri Semarang, Kamis 10 Juli 2025.&nbsp; Meski demikian, Denny menyatakan bahwa pihaknya tetap menghormati jalannya proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung.&nbsp; Pihaknya pun masih menunggu kejelasan lanjutan dari proses hukum yang tengah berjalan memgenai aset yang disita tersebut.&nbsp; “Kami menghormati proses hukumnya. Namun kami tetap memberikan suatu catatan keberatan dalam berita acara dan itu sudah dicatat di Kejaksaan Agung,” kata dia.&nbsp; Keberatan juga disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Tengah (Jateng). Kuasa hukum eks Karyawan PT Sritex dari DPD KSPSI Jateng, Machasin Rochman pun mempertanyakan penyitaan kendaraan tersebut.&nbsp; Terlebih, ia mengatakan bahwa aset tersebut di bawah kewenangan kurator atas dasar penetapan dari putusan pengadilan terkaitan kepailitan Sritex.&nbsp; "Kurator bekerja berdasarkan penetapan pengadilan, dalam arti barang-barang milik PT Sritex yang dinyatakan pailit, otomatis sudah ada penetapan pengadilan bahwa itu barang yang akan dijadikan untuk pembayaran kepada kreditur termasuk pekerja," Machasin.&nbsp; "Ternyata ada penyitaan dari kejagung, jadi cukup mengganggu dan meresahkan pekerja. Karena barang sudah ditetapkan untuk dilelang untuk pembayaran kepada kreditur PT Sritex, harusnya Kejagung jangan menyita dulu. Karena penetapan belum ada pembatalan dari pengadilan," ujarnya.

Polemik Penyitaan 72 Mobil dari PT Sritex, Kejagung: Ada Hak Negara dan Rakyat Harus Dilindungi

Berita Terkait

Berita Rekomendasi