JAKARTA, REQNews - Penyidik <a href="https://www.reqnews.com/read/news/88307/usai-khofifah-kpk-gercep-periksa-5-saksi-swasta-di-kasus-korupsi-pengelolaan-dana-hibah-pokmas-jatim">Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) </a>menjadwalkan pemanggilan terhadap Direktur Utama (Dirut) PT Mahkota Pratama, Rudy Susanto (RS), Selasa 15 Juli 2025.Rudy Susanto akan menjalani pemeriksaan hari ini di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan."Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama, RS, Direktur Utama PT Mahkota Pratama," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, &nbsp;Selasa 15 Juli 2025.Rudy diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) terkait proses kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT <a href="https://www.reqnews.com/read/news/86951/kasus-korupsi-asdp-kpk-sita-rumah-mewah-hingga-jam-tangan-berlian">ASDP </a>Indonesia Ferry (Persero) pada periode 2019–2022.&nbsp;Dalam kasus ini KPK telah menetapkan tersangka yakni pemilik PT JN, Adjie, yang masih dalam proses penyidikan. Materi pemeriksaan akan diungkap setelah proses selesai.KPK saat ini tengah berkoordinasi dengan <a href="https://www.reqnews.com/read/news/23784/ini-pernyataan-sikap-ikatan-dokter-indonesia-terkait-vaksin-covid-19">Ikatan Dokter Indonesia (IDI)</a> untuk mempertimbangkan penahanan terhadap Adjie guna kepentingan penyidikan lanjutan.Adjie sebelumnya diperiksa pada Rabu 11 Juni 2025 dan sempat ditahan oleh penyidik. Namun penahanannya ditangguhkan karena kondisi kesehatannya. Ia menggunakan kursi roda dan langsung dibantarkan ke RS Polri dari rumah tahanan KPK untuk menjalani perawatan.Sementara itu, tiga mantan pejabat PT ASDP yang kini berstatus terdakwa telah disidangkan. Mereka adalah Ira Puspadewi, Direktur Utama ASDP periode 2017–2024; Harry Muhammad Adhi Caksono, Direktur Perencanaan dan Pengembangan periode 2020–2024; dan Muhammad Yusuf Hadi, Direktur Komersial dan Pelayanan periode 2019–2024. Ketiganya didakwa melakukan korupsi secara bersama-sama dalam kerja sama usaha dan akuisisi PT JN oleh ASDP, yang ditaksir merugikan negara hingga Rp1,2 triliun. Ira lalu mengirim surat kepada Komisaris Utama PT ASDP pada 20 September 2019 untuk meminta persetujuan kerja sama dengan PT JN Group. Namun surat tersebut tidak mencantumkan rencana akuisisi. Begitu pula surat kepada Menteri BUMN pada 11 Oktober 2019 yang hanya menyebut penjajakan akuisisi melalui skema KSU. Dewan komisaris tetap menolak rencana tersebut.Dalam pelaksanaan KSU, ASDP disebut memprioritaskan penggunaan kapal-kapal milik PT JN agar kinerja keuangannya tampak layak untuk diakuisisi.Pada 2020, setelah pergantian dewan komisaris, pembahasan akuisisi kembali dilanjutkan. Saat itu, ASDP belum memiliki pedoman internal terkait proses akuisisi. Ira kemudian memerintahkan penyusunan draf keputusan direksi dan memasukkan rencana akuisisi PT JN ke dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2020–2024.

Dirut PT Mahkota Pratama Diperiksa KPK di Kasus Dugaan Korupsi PT ASDP Indonesia

Berita Terkait

Berita Rekomendasi