JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memeriksa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim terkait dugaan korupsi pengadaan Chromebook untuk digitalisasi pendidikan senilai Rp9,9 triliun.&nbsp; Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap Nadiem dilakukan terkait dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Nadiem ketika menjabat sebagai menteri.&nbsp; "Antara lain terkait dengan bagaimana fungsi-fungsi pengawasan yang dilakukan dalam konteks bagaimana pengadaan Chromebook ini baik dari sisi perencananya, pelaksanaan, hingga kondisi saat ini," kata Harli kepada wartawan di Kejagung, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Juli 2025.&nbsp; Namun, Harli tak menjelaskan lebih jauh mengenal hal lain yang didalami penyidik terhadap Nadiem. Menurutnya, mengenai substansi penyidik yang lebih paham.&nbsp; "Karena ini baru berlangsung beberapa waktu, saya kira rekan-rekan media juga harus bersabar, kita menunggu bersama nanti seperti apa hasil yang barangkali bisa disampaikan oleh penyidik terkait dengan pemeriksaan hari ini," ujarnya.&nbsp; Diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap Nadiem Makarim terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook untuk digitalisasi pendidikan di Kemendikbud Ristek senilai Rp 9,9 triliun.&nbsp; Sebelumnya, Nadiem seharusnya diperiksa pada Selasa (8/7) pekan lalu, namun meminta penjadwalan ulang pemeriksaan selama satu minggu.&nbsp; Mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim itu sebelumnya telah diperiksa selama 12 jam sebagai saksi di Gedung Bundar Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Senin 23 Juni 2025.&nbsp; &nbsp;&nbsp; Diketahui, Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan laptop senilai Rp9,9 triliun di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset (Kemendikbud Ristek) periode 2019-2022 ketika Nadiem Makarim menjabat sebagai menteri.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Penyidikan kasus itu dilakukan sejak Selasa 20 Mei 2025 lalu. Dalam kasus tersebut, penyidik menduga bahwa ada persekongkolan atau pemufakatan jahat dari sejumlah pihak.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Hal itu dilakukan untuk mengarahkan agar tim teknis membuat kajian pengadaan alat TIK berupa laptop yang berbasis pada operating system chromebook, terkait dengan teknologi pendidikan.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Padahal, hasil uji coba yang dilakukan pada tahun 2019 menunjukkan penggunaan 1.000 unit Chromebook tidak efektif sebagai sarana pembelajaran, karena internet di Indonesia belum merata.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Sehingga, penyidik menduga ada persekongkolan dalam pengadaan tersebut. Karena menurutnya, pada tahun-tahun sebelumnya sudah dilakukan uji coba dan hasilnya penggunaan Chromebook kurang tepat.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Sementara itu, anggaran untuk pengadaan Chromebook yang mencapai Rp9,9 triliun itu, terdiri dari Rp3,58 triliun dana di Satuan Pendidikan dan Rp6,399 triliun melalui dana alokasi khusus (DAK). &nbsp;

Nadiem Diperiksa Soal Fungsi Pengawasan sebagai Menteri Terkait Pengadaan Chromebook

Berita Terkait

Berita Rekomendasi