JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal memasukkan nama mantan Staf Khusus (Stafsus) Nadiem Makarim, Jurist Tan ke dalam daftar pencarian orang (DPO) alias buronan.&nbsp; Diketahui, Jurist Tan merupakan salah satu orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pada 2019-2022.&nbsp; "Kita tidak lagi melakukan pemanggilan dan mungkin nantinya penyidik rencana akan menetapkan DPO," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna pada Rabu 16 Juli 2025.&nbsp; Penyidik Direktorat Jampidsus Kejaksaan Agung sebelumnya telah memanggil Jurist Tan untuk diperiksa sebagai saksi pada 3, 11, dan 17 Juni 2025. Namun, Jurist Tan tak hadir dalam panggilan pemeriksaan tersebut karena berada di luar negeri. Lebih lanjut, Anang mengatakan bahwa Jurist Tan juga meminta penjadwalan ulang, tetapi tetap tak hadir.&nbsp; Untuk itu, pihaknya pun bakal memasukkan Jurist Tan ke dalam DPO dan diikuti dengan penerbitan red notice terhadapnya.&nbsp; "Dan, nanti ditindaklanjuti dengan red notice," kata Anang.&nbsp; Diketahui, dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa puluhan saksi dan ditemukan alat bukti yang cukup.&nbsp;&nbsp; Mereka yang jadi tersangka yaitu ada Sri Wahyuningsih (SW) selaku Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 2020-2021 sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran, Mulyatsyah (MUL) selaku Direktur SMP Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.&nbsp;&nbsp; Kemudian, ada Nurist Tan (JT) selaku staf khusus Nadiem Makarim serta Ibrahim Arief (IA) atau IBAM yang merupakan konsultan mantan Mendikbud Nadiem Makarim periode Maret-September 2020.&nbsp;&nbsp; Para tersangka diduga telah menyalahgunakan kewenangan dengan membuat petunjuk pelaksanaan yang mengarah ke produk tertentu, yaitu Chromebook OS untuk pengadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tahun anggaran 2020-2022.&nbsp;&nbsp; Kejagung mengungkap kerugian negara Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook untuk digitalisasi pendidikan di Kemendikbud Ristek periode 2019-2022 mencapai Rp1,98 triliun.&nbsp;&nbsp; Kerugian keuangan negara yang timbul bersumber dari perhitungan selisih kontrak dengan harga penyedia dengan metode ilegal gain.&nbsp; Artinya keuntungan penyedia diambil dari selisih mendapatkan harga dari principal yang tidak sah. Item Software (CDM) senilai Rp480 miliar mark-up atau selisih harga kontrak dengan principal laptop diluar CDM senilai Rp1,5 triliun.&nbsp; Atas perbuatannya itu bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 KUHP. &nbsp;

Kejagung Bakal Masukkan Tersangka Jurist Tan Jadi DPO Korupsi Pengadaan Chromebook

Berita Terkait

Berita Rekomendasi