JAKARTA, REQnews - Sanksi disiplin berat terhadap dua aparatur sipil negara (ASN) siap diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terhadap dua ASN yang melakukan praktik pungutan liar<a href="https://www.reqnews.com/read/fokus/56208/yuk-mengenal-pungli-dan-hukum-yang-mengaturnya"> (pungli)</a> terhadap calon pegawai negeri sipil.&nbsp;Adapun kedua ASN tersebut adalah SW, seorang guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Dinas Pendidikan Bojonegoro, dan W, staf RSUD Sosodoro Djatikoesomo.&nbsp;Kepala BKPP Bojonegoro, Heri Kristianto, menegaskan jika sanksi dijatuhkan usai proses pemeriksaan oleh tim internal Pemkab, termasuk Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP).&nbsp;“Bupati Bojonegoro telah memutuskan bahwa keduanya terbukti melanggar disiplin berat, dan sanksi telah dijatuhkan sesuai ketentuan perundangan,” katanya, Kamis 17 Juli 2025.&nbsp;Pemutusan hubungan kerja (PHK) dijatuhkan kepada SW, sementara W dijatuhi penurunan jabatan setingkat lebih rendah dan pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) sebesar 25 persen selama 12 bulan.&nbsp;Diketahui bahwa putusan ini mengacu kepada hasil pemeriksaan yang direkomendasikan oleh Tim Pemeriksa yang diketahui Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro dan diserahkan kepada Bupati beberapa hari lalu.&nbsp;SW disebut meminta uang berkisar antara Rp15 juta hingga Rp55 juta dari korban, sementara W melakukan modus serupa di lingkungan RSUD Sosodoro.&nbsp;“Putusan ini menjadi bentuk komitmen Pemkab Bojonegoro dalam menegakkan integritas ASN dan memberantas praktik pungli di lingkungan pemerintahan,” katanya.&nbsp;&nbsp;

Miris! Dua ASN Bojonegoro Lakukan Pungli, Sanksinya Berat!

Berita Terkait

Berita Rekomendasi