JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan akan melakukan upaya hukum banding atas vonis 4,5 tahun penjara mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong).&nbsp; Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) memiliki waktu selama tujuh hari sebelum memutuskan langkah hukum selanjutnya.&nbsp; "Tentunya dalam waktu tujuh hari semenjak diputus dari pengadilan, jaksa akan mengajukan sikap. Saya pastikan jaksa dalam waktu dekat jaksa akan mengajukan banding juga, kita pastikan," kata Anang kepada wartawan di Kejagung, Jakarta Selatan pada Selasa 22 Juli 2025.&nbsp; Meski demikian, Anang menyampaikan bahwa pihaknya menghormati langkah banding yang diajukan oleh Tom Lembong. Menurutnya, upaya hukum tersedia merupakan hak terdakwa yang dijamin undang-undang.&nbsp; "Terkait dengan pengajuan upaya hukum banding yang diajukan oleh tim kuasa hukum dari terdakwa itu merupakan hak dan dijamin oleh undang-undang," ujarnya.&nbsp; Sebelumnya, Eks Menteri Perdagangan Tom Lembong resmi mengajukan upaya hukum banding atas vonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula di lingkungan Kementerian Perdagangan.&nbsp; Permohonan banding tersebut didaftarkan oleh Kuasa Hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi dkk, ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa 22 Juli 2025.&nbsp; Zaid mengatakan bahwa hal-hal yang dinilai janggal dalam putusan Tom Lembong nantinya juga akan dimasukan dalam memori banding.&nbsp; "Jadi hari ini kita resmi menyatakan, mengajukan, nanti keluar akta banding. Itu kita sampaikan di hari ini. Nanti setelah kira beberapa hari ke depan, kita akan segera menuntaskan memori banding untuk diajukan kepada pengadilan negeri untuk ditujukan ke pengadilan tinggi nanti," kata Zaid kepada wartawan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.&nbsp; Diketahui, Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara dan denda sebesar Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan. Vonis tersebut jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang ingin Tom dihukum dengan 7 tahun penjara.&nbsp;&nbsp; Hal yang memberatkan bagi hukumannya, karena Tom terkesan mengedepankan sistem ekonomi kapitalis dibandingkan sistem demokrasi ekonomi dan Pancasila saat menerbitkan izin impor gula untuk delapan perusahaan swasta.&nbsp;&nbsp; Ketika menjabat sebagai Mendag, Tom disebut tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan asas kepastian hukum dan meletakkan hukum dengan ketentuan peraturan perundangan sebagai dasar pengambilan setiap kebijakan dalam pengendalian dan stabilitas harga di bidang perdagangan khususnya gula.&nbsp;&nbsp; Tom juga disebut tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara akuntabel dan bertanggung jawab, bermanfaat dan adil dalam pengendalian dan stabilitas harga gula yang murah, terjangkau oleh masyarakat sebagai konsumen akhir atau kebutuhan bahan kebutuhan pokok berupa gula kristal putih.&nbsp;&nbsp; "Terdakwa saat menjadi Menteri Perdagangan telah mengabaikan kepentingan masyarakat sebagai konsumen akhir atas gula kristal putih untuk mendapatkan gula kristal putih dengan harga yang stabil dan terjangkau," kata hakim.&nbsp;&nbsp; "Harga gula kristal putih dalam tahun 2016 tetap tinggi, Januari 2016 adalah seharga Rp13.149 per kilogram dan Desember 2019 adalah seharga Rp14.213 per kilogram," lanjut hakim.&nbsp;&nbsp; Sedangkan hal meringankan yaitu karena Tom belum pernah dihukum, tidak menikmati hasil korupsi yang dilakukan, bersikap sopan dan tidak mempersulit persidangan, serta ada uang yang dititipkan pada saat proses penyidikan ke penyidik Kejaksaan Agung.

Kejagung Pastikan JPU Ajukan Banding Vonis 4,5 Tahun Tom Lembong

Berita Terkait

Berita Rekomendasi