JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) mempersilakan KPK untuk memeriksa Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mandailing Natal, Muhammad Iqbal&nbsp;terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.&nbsp; Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna mengatakan bahwa pihaknya tak akan melindungi anggotanya jika terbukti bersalah.&nbsp; "Tidak mempermasalahkan (pemeriksaan). Kalau memang ibaratnya (salah), kita tidak akan melindungi. Kalau memang ada oknum dari kita, ibaratnya melanggar, ya proses,” kata Anang dalam keterangannya dikutip pada Rabu 23 Juli 2025.&nbsp; Meski demikian, menurutnya KPK harus melakukan sejumlah mekanisme untuk melakukan pemeriksaan. Namun, Anang menyebut bahwa selama ini Kejaksaan dan KPK telah menjalin komunikasi yang baik.&nbsp; “Kita sudah menjalin hubungan komunikasi dan koordinasi dengan baik dengan KPK. Ya tentunya, nanti kita bisa koordinasi kembali terkait pemanggilan yang bersangkutan,” ujarnya.&nbsp; Diketahui, KPK sebelumnya batal memeriksa Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, Muhammad Iqbal, sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).&nbsp; Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyebut bahwa pihalnya masih melakukan koordinasi dengan Kejaksaan untuk pemeriksaan Iqbal.&nbsp; "Ada penjadwalan pemanggilan yang bersangkutan pada hari Jumat. Saat ini, masih dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak kejaksaan, dan berlangsung baik," kata Budi dalam keterangannya pada Selasa 22 Juli 2025.&nbsp; Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa KPK juga telah bersurat kepada Kejaksaan mengenai permohonan izin untuk memeriksa Iqbal.&nbsp; "KPK sudah berkirim surat ke Kejaksaan Agung terkait izin untuk melakukan pemeriksaan saksi," ujarnya.&nbsp; Dalam pemeriksaan tersebut, KPK juga memanggil Gomgoman Halomoan Simbolon yang menjabat sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Mandailing Natal.&nbsp; Lebih lanjut, KPK sebelumnya telah menetapkan lima orang tersangka dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut).&nbsp; Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara Topan Obaja Putra Ginting (TOP), Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Rasuli Efendi Siregar (RES).&nbsp; Kemudian, Pejabat Pembuat Komitmen di Satuan Kerja PJN Wilayah I Sumatera Utara Heliyanto (HEL), Direktur Utama PT DNG M Akhirun Efendi Siregar (KIR), serta Direktur PT RN, M Rayhan Dulasmi Pilang (RAY).

Persilakan KPK Periksa Kajari Mandailing Natal, Kejagung: Kalau Salah, Proses!

Berita Terkait

Berita Rekomendasi