JAKARTA, REQnews - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri melalui Satgas Pangan menyita sebanyak 201 ton beras dari berbagai merek yang tak sesuai standar mutu dan takaran.&nbsp; Dirtipideksus sekaligus Kasatgas Pangan Polri Brigjen Helfi Assegaf mengatakan bahwa ratusan ton beras itu terdiri dari beras premium dan medium.&nbsp; "Sampai dengan pagi hari ini barang bukti yang sudah kita sita yaitu beras total 201 ton," kata Helfi dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Kamis 24 Juli 2025.&nbsp; Ia menjelaskan bahwa sebanyak 210 ton beras oplosan yang disita terdiri dari beras premium kemasan 5 kilogram dari berbagai merk sebanyak 39.036 pcs dan beras premium kemasan 2,5 kilogram sebanyak 2.304 pcs.&nbsp; Penggeledahan dilakukan di kantor dan gudang PT FST (Food Station Tjipinang) di Jakarta Timur dan Subang, Jawa Barat. Kemudian, kantor dan gudang PT PIM (Padi Indonesia Maju) di Serang, Provinsi Banten, serta Pasar Beras Induk Cipinang, Jakarta Timur.&nbsp; Selain itu, pihaknya menyita sejumlah dokumen legalitas dan sertifikat penunjang, seperti dokumen hasil produksi, dokumen hasil maintenance, legalitas perusahaan serta dokumen izin edar.&nbsp; "Ada juga dokumen sertifikat merek, dokumen standar operasional prosedur pengendalian ketidaksesuaian produk dan proses, dokumen lainnya yang berkaitan dengan perkara," katanya.&nbsp; Berdasarkan, hasil uji lab Kementerian Pertanian dari sejumlah barang bukti yang didapatkan terhadap lima merek sampel beras premium yaitu, Sania, Setra Ramos Biru, Setra Ramos Merah, Setra Pulen dan Jelita.&nbsp; Pihaknya pun akan memeriksa sejumlah saksi dari pihak korporasi produsen beras yang tidak sesuai dengan standar mutu dan lelakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka.&nbsp; Helfi mengatakan bahwa pada 26 Juni 2025, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap hasil temuan di lapangan terkait mutu dan harga beras yang mengalami kenaikan.&nbsp; Satgas Pangan kemudian mengecek langsung ke pasaran dan ditemukan beras yang mutunya di bawah standar hingga ketidaksesuaian harga eceran tertinggi (HET) sebesar 59,78 persen, ketidaksesuaian berat beras kemasan atau berat riil di bawah standar 21,66 persen.&nbsp; Adapun temuan pada beras medium ada ketidaksesuaian mutu beras 88,24 persen, kemudian ketidaksesuaian HET 95,12 persen, ketidaksesuaian berat beras kemasan di bawah standar 90,63 persen.&nbsp; Dengan adanya temuan tersebut, jenderal bintang satu Polri itu mengatakan berpotensi merugikan masyarakat Rp 99,35 triliun per tahun.

Polri Sita 201 Ton Beras Tak Sesuai Standar Mutu dan Takaran

Berita Terkait

Berita Rekomendasi