JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai menyelidiki kasus beras oplosan terkait dugaan korupsi ketidaksesuaian standar mutu dan takarannya.&nbsp; Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan bahwa pengusutan dilakukan oleh Tim Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgasus P3TPK).&nbsp; "Telah memulai melakukan penyelidikan terkait penyimpangan ketidaksesuaian mutu dan harga beras berdasarkan standar nasional Indonesia (SNI) dan harga eceran tertinggi (HET) yaitu yang ditapkan oleh pemerintah," kata Anang pada Jumat 25 Juli 2025.&nbsp; Menurutnya, Tim Satgasus P3TPK melakukan penyelidikan dengan turun ke lapangan. Meski demikian, Anang masih enggan mengungkap hasil temuan tersebut.&nbsp; "Yang jelas tim penyelidik sudah mempunyai data," kata Anang.&nbsp; Dengan adanya temuan tersebut, pihaknya pun kemudian memanggil enam produsen beras untuk diperiksa pada Senin 28 Juki 2025 mendatang.&nbsp; "Kejaksaan sudah melakukan pemanggilan terhadap enam perusahaan. Kita sudah melakukan pemanggilan, hari Rabu kemarin sudah melakukan pemanggilan untuk hadir hari Senin," katanya.&nbsp; Enam perusahaan tersebut yaitu ada PT Wilmar Padi Indonesia, PT Food Station, PT Belitang Panen Raya, PT Unifood Candi Indonesia, PT Subur Jaya Indotama, dan PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group).&nbsp; Meski demikian, Anang mengatakan bahwa saat ini kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan awal, sehingga tak bisa menjelaskan lebih rinci.&nbsp; "Tujuan dari proses hukum yang kita lakukan ini dengan harapan ke depannya dapat mengembalikan proses atau ekosistem distribusi dan penjualan beras dilaksanakan dengan sesuai ketentuan," ujarnya.&nbsp; Sementara itu, di sisi lain Satgas Pangan Polri juga tengah mengusut kasus dugaan beras oplosan yang tidak memenuhi standar mutu, kualitas, dan volume. Pengusutan kasus tersebut pun telah naik ke tahap penyidikan.&nbsp; Diketahui, Presiden Prabowo sebelumnya telah memerintahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak para penggiling padi 'nakal' yang diduga telah merugikan negara Rp 100 triliun per tahunnya.&nbsp;&nbsp; Prabowo mengaku mendapatkan laporan adanya praktik curang penggiling padi yang mencoba mencari keuntungan. Ia menyebut bahwa ada satu penggiling padi besar yang bisa mendapat keuntungan Rp 2 triliun per bulan.&nbsp;&nbsp; Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada peluncuran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin 27 Mei 2025 lalu.&nbsp;&nbsp; Prabowo mengatakan bahwa penggiling padi tersebut memberi cap beras premium pada beras biasa. Sehingga menurutnya, kegiatan tersebut masuk tindak pidana.&nbsp;&nbsp; "Beras biasa dibungkus dikasih stampel beras premium dijual Rp5000 di atas harga eceran tertinggi, saudara-saudara ini kan penipuan, ini adalah pidana" kata Prabowo.&nbsp;&nbsp; "Saya minta Jaksa Agung sama Kapolri usut dan tindak, ini pidana," tambah Prabowo.&nbsp;&nbsp; Prabowo mengaku tak terima dengan tindakan pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut. Padahal, menurutnya negara sudah bersusah-susah mencari uang&nbsp;&nbsp; "Menteri Keuangan, kita setengah mati cari uang, setengah mati pajak ini lah, bea cukai ini lah dan sebagainya. Ini Rp 100 triliun kita rugi setiap tahun, dinikmati oleh 4-5 kelompok usaha," ujarnya. &nbsp;

Kejagung Mulai Usut Kasus Beras Oplosan, 6 Produsen Diperiksa Pekan Depan!

Berita Terkait

Berita Rekomendasi