JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) segera proses penerbitan surat daftar pencarian orang (DPO) terhadap eks Staf Khusus (Stafsus) Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, Jurist Tan yang terus mangkir dari panggilan penyidik.&nbsp; Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan bahwa surat DPO akan diterbitkan ketika seseorang mangkir dari panggilan pemeriksaan untuk ketiga kalinya.&nbsp; “Tapi, kan tinggal pemanggilan ketiga, biasanya pemanggilan ketiga itu disertai dengan penyertaan DPO,” kata Anang dalam keterangannya dikutip pada Minggu 27 Juli 2025.&nbsp; Meski demikian, Anang tak menjelaskan lebih jauh mengenai kapan panggilan pemeriksaan ketiga kepada Jurist Tan dilayangkan.&nbsp; Diketahui, Jurist Tan telah mangkir dari panggilan pemeriksaan sebagai tersangka sebanyak dua kali yaitu pada 18 dan 21 Juli 2025, karena masih berada di luar negeri.&nbsp; Terkait itu, Anang mengatakan bahwa penyidik saat ini masih mengikuti hukum acara yang ada, serta menunggu adanya pemanggilan ketiga sebelum mengajukan DPO atau red notice.&nbsp; "Ada persyaratan-persyaratan dulu yang harus dipenuhi (sebelum DPO atau Red Notice),” ujarnya.&nbsp; Diketahui, dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa puluhan saksi dan ditemukan alat bukti yang cukup.&nbsp; &nbsp; Mereka yang jadi tersangka yaitu ada Sri Wahyuningsih (SW) selaku Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 2020-2021 sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran, Mulyatsyah (MUL) selaku Direktur SMP Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.&nbsp; &nbsp; Kemudian, ada Nurist Tan (JT) selaku staf khusus Nadiem Makarim serta Ibrahim Arief (IA) atau IBAM yang merupakan konsultan mantan Mendikbud Nadiem Makarim periode Maret-September 2020.&nbsp; &nbsp; Para tersangka diduga telah menyalahgunakan kewenangan dengan membuat petunjuk pelaksanaan yang mengarah ke produk tertentu, yaitu Chromebook OS untuk pengadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tahun anggaran 2020-2022.&nbsp; &nbsp; Kejagung mengungkap kerugian negara Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook untuk digitalisasi pendidikan di Kemendikbud Ristek periode 2019-2022 mencapai Rp1,98 triliun.&nbsp; &nbsp; Kerugian keuangan negara yang timbul bersumber dari perhitungan selisih kontrak dengan harga penyedia dengan metode ilegal gain.&nbsp;&nbsp; Artinya keuntungan penyedia diambil dari selisih mendapatkan harga dari principal yang tidak sah. Item Software (CDM) senilai Rp480 miliar mark-up atau selisih harga kontrak dengan principal laptop diluar CDM senilai Rp1,5 triliun.&nbsp;&nbsp; Atas perbuatannya itu bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 KUHP. &nbsp;

Terus Mangkir, Kejagung Segera Proses Status DPO-Red Notice Jurist Tan

Berita Terkait

Berita Rekomendasi