JAKARTA, REQNews &nbsp;- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (<a href="http://www.reqnews.com/read/news/36227/terancam-phk-kspi-minta-ppkm-darurat-diikuti-perlindungan-hak-buruh">KSPI</a>) bakal demo besar-besaran menuntut pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada kaum pekerja imbas kesepakatan tarif resiprokal <a href="https://www.reqnews.com/read/news/87713/warga-ri-heboh-kapal-induk-amerika-serikat-uss-nimitz-melintas-di-laut-aceh-begini-penjelasan-mabes-tni">Amerika Serikat (AS).</a>Masa aksi ini targetnya akan dilakukan oleh 75 ribu buruh di seluruh Indonesia. Adapun aksi akan dipusatkan di Istana Negara atau DPR."75 ribu buruh merencanakan aksi turun ke jalan di 38 provinsi," ujar Presiden KPSI Said Iqbal, Senin 28 Juli 2025.Said Iqbal menilai, kesepakatan tarif Trump ini akan membawa dampak buruk seperti pemutusan hubungan kerja (<a href="https://www.reqnews.com/read/news/88295/tangis-ribuan-staf-deplu-as-usai-diphk-donald-trump">PHK</a>).Salah satu tuntutan dari aksi tersebut adalah mendorong pembentukan Satgas PHK.Said Iqbal mengatakan, masa aksi juga menuntut pemerintah untuk menolak poin kesepakatan dengan Amerika Serikat terkait transfer data pribadi masyarakat Indonesia."Membawa 6 tuntutan, dua di antaranya menolak transfer data pribadi masyarakat Indonesia ke Amerika Serikat dan segera bentuk Satgas PHK mengantisipasi gelombang PHK akibat tarif Trump," ujarnya.Said Iqbal mengatakan aksi tersebut rencananya akan digelar antara tanggal 15 sampai 25 Agustus 2025.Selain mendorong pembentukan satgas PHK dan menolak transfer data, aksi ini juga membawa 4 tuntutan lain. Seperti hapus outsourcing, sahkan RUU Ketenagakerjaan sesuai Keputusan MK Nomor 168/2024, sahkan RUU Pemilu tentang Pemisahan Pemilu di tingkat nasional dengan Pemilu di tingkat daerah sesuai putusan MK 135/2025, dan Berlakukan pajak yang berkeadilan bagi buruh, yaitu PTKP dinaikkan Rp7,5 juta per bulan.Tuntutan ini merupakan reaksi buruh terhadap dampak kebijakan tarif Donald Trump dan menurunnya daya beli kaum buruh dan masyarakat."Titik tekan aksi ini diakibatkan oleh ancaman gelombang PHK akibat kebijakan tarif Donald Trump, sudah setahun putusan MK Nomor 168/2024 keluar tapi RUU Perburuhan yang baru belum juga dibuat oleh DPR dan Pemerintah," ujarnya.

Tolak Kesepakatan Tarif RI-AS, 75 Ribu Buruh Bakal Demo Besar-besaran

Berita Terkait

Berita Rekomendasi