JAKARTA, REQNews -<a href="https://www.reqnews.com/read/news/88019/pendaftaran-calon-ketua-dan-anggota-lps-resmi-dibuka-ini-dua-posisi-strategis-yang-ditawarka"> Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)</a> mencabut izin usaha dua Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sepanjang tahun 2025.Diketahui, salah satu bank yang izinnya dicabut tersebut terindikasi terlibat aktivitas politik."Jadi, selama tahun 2025, sampai saat ini ada dua <a href="https://www.reqnews.com/read/news/88203/kpk-sita-aset-rp60-miliar-milik-tersangka-korupsi-bpr-jepara">BPR </a>yang dicabut usahanya," ujar Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers hasil rapat KSSK, dikutip Selasa 29 Juli 2025.Bank pertama yang dicabut izin usahanya adalah BPR Gebu Prima di <a href="https://www.reqnews.com/read/news/88639/wanita-di-medan-ditangkap-polisi-diduga-gunakan-data-orang-lain-untuk-pengajuan-kredit">Medan</a>, pada tanggal 17 April 2025.Dari total penjaminan sebesar Rp39 miliar, LPS telah membayarkan uang klaim sebesar Rp28 miliar, atau sekitar 70 persen.Bank kedua adalah BPR Dwicahaya Nusaperkasa di Malang. Izin bank &nbsp;dicabut pada 24 Juli 2025.Purbaya menyampaikan bahwa karena pencabutan ini baru saja dilakukan, pembayaran tahap pertama uang penjaminan akan dilakukan dalam minggu ini.Tercatat, jumlah pinjaman BPR ini di neraca mencapai sekitar Rp30 miliar.Purbaya juga menyoroti kasus BPR yang terbilang menarik, sebab BPR yang tutup tersebut terindikasi terlibat aktivitas politik."Ini sepertinya satu karena terlibat aktivitas politik ya," kata Purbaya.Ia menegaskan komitmen LPS untuk memproses hukum siapa pun yang terlibat dalam kegiatan yang menyebabkan kebangkrutan bank.&nbsp;

LPS Cabut Izin 2 Bank, Ada Terindikasi Terlibat Aktivitas Politik

Berita Terkait

Berita Rekomendasi