JAKARTA, REQnews - Tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Bengkulu kembali menetapkan satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi produksi dan eksplorasi tambang batu bara di wilayah Bengkulu periode 2022-2023.&nbsp;&nbsp; Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu SSH (Sunindyo Suryo Herdadi) seorang PNS, mantan Direktur Teknik dan Lingkungan Kementerian ESDM secara Ex Officio selaku Kepala Inspektur Tambang Periode April 2022-Juli Tahun 2024.&nbsp; "Penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu telah melakukan, menetapkan tersangka dengan inisial SSH dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tambang batu bara," kata Anang dalam keterangannya pada Kamis 31 Juli 2025.&nbsp; Anang menjelaskan bahwa Sunindyo saat rentang perkara terjadi, menjabat sebagai Kepala Inspektor Tambang mengeluarkan izin reklamasi.&nbsp; Meski demikian Anang tak menjelaskan lebih jauh mengenai keuntungan yang didapat oleh tersangka. Menurutnya, alat bukti yang ada masih di dalami oleh penyidik.&nbsp; "Yang jelas penyidik telah menetapkan tersangka yang bersangkutan sebagai tersangka dengan alat-alat bukti yang ada, sedangkan alat-alat bukti yang sedang didalami," ujarnya.&nbsp; Setelah ditetapkan sebagai tersangka, SSH kemudian ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung (Kejagung).&nbsp;&nbsp; Sebelumnya, penyidik telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus tersebut. Mereka adalah Komisaris Tunas Bara Jaya Bebby Hussy,&nbsp;General Manager PT Inti Bara Perdana Saskya Hussy, Direktur Utama Tunas Bara Jaya Julius Soh, Marketing PT Inti Bara Perdana Agusman&nbsp;dan&nbsp;Direktur Tunas Bara Jaya Sutarman.&nbsp;&nbsp; Terbaru, ada Kepala PT Sucofindo Regional Bengkulu yaitu Imam Sumantri (IS) dan Direktur PT Ratu Samban Mining Edhie Santosa (EDH) dan DA (David Alexander Yuwono) yang merupakan Komisaris PT Ratu Samban Mining (RSM) yang ditetapkan sebagai tersangka.&nbsp;&nbsp; Para tersangka tersebut ditetapkan sebagai tersangka karena memiliki peran penting yang menyebabkan negara mengalami kerugian mencapai lebih dari Rp500 miliar.&nbsp;&nbsp; Para tersangka diduga melakukan merambah kawasan hutan dan melakukan penjualan batu bara secara tidak sah atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.&nbsp;&nbsp; Sementara itu, untuk izin usaha pertambangan (IUP) PT Ratu Samban Mining (RSM) telah bermasalah sejak 2011 sedangkan temuan adanya ketidakbenaran penjualan batu bara dilakukan pada 2021 hingga 2022.&nbsp;&nbsp; Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) junto Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.&nbsp;&nbsp; Selain itu, pasal lain yang turut dikenakan adalah Pasal 64 ayat (1) KUHP junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kejati Bengkulu Tetapkan Eks Direktur Teknik dan Lingkungan ESDM Tersangka Korupsi Tambang

Berita Terkait

Berita Rekomendasi