JAKARTA, REQnews - Penyidik Direktorat Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memeriksa eks Staf Khusus (Stafsus) mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, Fiona Handayani.Pemeriksaan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi pengadaan Chromebook untuk digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) periode 2019-2022. &nbsp;&nbsp;Fiona didampingi pengacaranya, terlihat telah memenuhi panggilan pemeriksaan dengan mendatangi Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jakarta Selatan pada Selasa 5 Agustus 2025 hari ini.Salah satu kuasa hukum, Indra Haposan menjelaskan bahwa pada pemeriksaan kali ini, kliennya diminta memberi keterangan terkait dengan empat tersangka yang telah ditahan.“Ya hari ini pemeriksaan terkait untuk hubungannya terkait dengan empat tersangka lainnya,” kata Indra sebelum masuk ke Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jakarta Selatan pada Selasa 5 Agustus 2025.Diketahui, dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa puluhan saksi dan ditemukan alat bukti yang cukup. &nbsp; &nbsp;&nbsp;Para tersangka tersebut yaitu ada Sri Wahyuningsih (SW) selaku Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 2020-2021 sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran, Mulyatsyah (MUL) selaku Direktur SMP Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. &nbsp; &nbsp;&nbsp;Kemudian, ada &nbsp;Jurist Tan (JT) selaku staf khusus Nadiem Makarim serta Ibrahim Arief (IA) atau IBAM yang merupakan konsultan mantan Mendikbud Nadiem Makarim periode Maret-September 2020.Mereka diduga telah menyalahgunakan kewenangan dengan membuat petunjuk pelaksanaan yang mengarah ke produk tertentu, yaitu Chromebook OS untuk pengadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tahun anggaran 2020-2022. &nbsp; &nbsp;&nbsp;Kejagung mengungkap kerugian negara Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook untuk digitalisasi pendidikan di Kemendikbud Ristek periode 2019-2022 mencapai Rp1,98 triliun. &nbsp; &nbsp;&nbsp;Kerugian keuangan negara yang timbul bersumber dari perhitungan selisih kontrak dengan harga penyedia dengan metode ilegal gain. &nbsp; &nbsp;Artinya keuntungan penyedia diambil dari selisih mendapatkan harga dari principal yang tidak sah. Item Software (CDM) senilai Rp480 miliar mark-up atau selisih harga kontrak dengan principal laptop diluar CDM senilai Rp1,5 triliun. &nbsp; &nbsp;Atas perbuatannya itu bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 KUHP.

Kejagung Kembali Periksa Eks Stafsus Nadiem, Fiona Handayani Hari Ini

Berita Terkait

Berita Rekomendasi