JAKARTA, REQnews - Penyidik Direktorat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memeriksa enam orang terkait dugaan korupsi pada Senin 4 Agustus 2025.&nbsp; &nbsp;&nbsp; Salah satu yang diperiksa merupakan tersangka Sri Wahyuningsih (SW) selaku Direktur Sekolah Dasar (SD) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 2020-2021.&nbsp; Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan Chromebook untuk digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) periode 2019-2022.&nbsp;&nbsp; "SW selaku Sirektur SD tahun 2020-2021 (Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Direktorat Sekolah Dasar tahun anggaran 2020-2021), MLY selaku Direktur Sekolah Menengah Pertama tahun 2020 (Kuasa Pengguna Anggaran tahun 2020)," kata Anang dalam keterangannya pada Selasa 5 Agustus 2025.&nbsp; Kemudian, HT selaku Direktur PT Bhinneka Mentari Dimensi, HT selaku Direktur Marketing PT ECS Indo Jaya, RS selaku Direktur PT Synnex Metrodata Indonesia tahun 2020 dan HS selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat SMP Kementerian Pendidikan dan Kemendikbudristek tahun 2020-2021.&nbsp; Anang mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.&nbsp; &nbsp;&nbsp; Diketahui, dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa puluhan saksi dan ditemukan alat bukti yang cukup.&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Para tersangka tersebut yaitu ada Sri Wahyuningsih (SW) selaku Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 2020-2021 sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran, Mulyatsyah (MUL) selaku Direktur SMP Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Kemudian, ada &nbsp;Jurist Tan (JT) selaku staf khusus Nadiem Makarim serta Ibrahim Arief (IA) atau IBAM yang merupakan konsultan mantan Mendikbud Nadiem Makarim periode Maret-September 2020.&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Mereka diduga telah menyalahgunakan kewenangan dengan membuat petunjuk pelaksanaan yang mengarah ke produk tertentu, yaitu Chromebook OS untuk pengadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tahun anggaran 2020-2022.&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Kejagung mengungkap kerugian negara Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook untuk digitalisasi pendidikan di Kemendikbud Ristek periode 2019-2022 mencapai Rp1,98 triliun.&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Kerugian keuangan negara yang timbul bersumber dari perhitungan selisih kontrak dengan harga penyedia dengan metode ilegal gain.&nbsp; &nbsp; &nbsp; Artinya keuntungan penyedia diambil dari selisih mendapatkan harga dari principal yang tidak sah. Item Software (CDM) senilai Rp480 miliar mark-up atau selisih harga kontrak dengan principal laptop diluar CDM senilai Rp1,5 triliun.&nbsp; &nbsp; &nbsp; Atas perbuatannya itu bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 KUHP.

Kejagung Periksa 6 Orang Terkait Korupsi Chromebook, Ada Tersangka Sri Wahyuningsih

Berita Terkait

Berita Rekomendasi