Sigi, REQnews — Komitmen Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengawal pelaksanaan program prioritas nasional terus diperlihatkan secara nyata oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah.Salah satu langkah konkret yang dilakukan baru-baru ini adalah kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) langsung ke lapangan terhadap pembangunan infrastruktur pendidikan, khususnya proyek renovasi Sekolah Rakyat di Sentra Nipotowe, Kabupaten Sigi.Kegiatan pengawasan tersebut dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Agus Yulianto, yang turut didampingi tim teknis. Tim melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh terhadap hasil renovasi, dengan titik berat pengawasan pada aspek kesesuaian antara realisasi pekerjaan fisik dengan dokumen kontrak serta laporan kemajuan pelaksanaan proyek.Pemeriksaan fisik ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan intern pemerintah yang bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran negara dilakukan secara akuntabel, tepat mutu, dan tepat sasaran. Dalam konteks hukum pengelolaan keuangan negara, kegiatan ini merupakan bentuk tindakan preventif guna mencegah potensi penyimpangan atau pemborosan keuangan negara.Plt. Kepala Perwakilan, Agus Yulianto, menyampaikan bahwa setiap proyek pembangunan yang menggunakan dana publik harus memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diamanatkan dalam berbagai regulasi pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan BPKP tidak sekadar bersifat administratif, melainkan juga mencakup dimensi substansi dan manfaat sosial dari program tersebut.Menariknya, pengawasan yang dilakukan tidak berhenti pada penilaian teknis atas struktur bangunan semata. Tim BPKP juga mengambil inisiatif untuk berinteraksi langsung dengan para pemangku kepentingan utama di sekolah, yaitu para siswa, guru, serta Kepala Sekolah Rakyat. Dialog ini menjadi media untuk mendengarkan respons dan testimoni mengenai dampak nyata yang dirasakan dari pelaksanaan proyek.Langkah ini menunjukkan bahwa BPKP mengedepankan pendekatan pengawasan partisipatif, di mana suara dari penerima manfaat langsung diposisikan sebagai salah satu indikator keberhasilan program. Interaksi ini juga membantu pengawas memperoleh perspektif lapangan yang mungkin tidak terekam dalam laporan formal.Adapun ruang lingkup renovasi Sekolah Rakyat di Sentra Nipotowe meliputi pembangunan dan perbaikan berbagai fasilitas penting. Termasuk di dalamnya adalah pembangunan ruang kelas yang lebih layak dan representatif, ruang guru sebagai pusat administrasi dan pembelajaran, perpustakaan yang menunjang kegiatan literasi, serta fasilitas makan dan asrama bagi siswa-siswi yang berasal dari daerah terpencil.Secara keseluruhan, proyek ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman, bersih, dan mendukung proses pendidikan yang optimal. Fasilitas yang memadai akan memberikan dampak jangka panjang, khususnya dalam peningkatan mutu pendidikan dan keberhasilan pembelajaran di wilayah dengan keterbatasan akses pendidikan.Renovasi Sekolah Rakyat tersebut bukanlah program yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari implementasi kebijakan prioritas nasional, khususnya dalam mendukung arahan Presiden Republik Indonesia terkait upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Salah satu instrumen kebijakan yang digunakan adalah melalui peningkatan akses dan kualitas layanan dasar, terutama dalam bidang pendidikan.Dalam dokumen perencanaan nasional, akses pendidikan yang memadai dipandang sebagai pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Oleh karena itu, BPKP sebagai lembaga pengawasan turut berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara yang digunakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.Di akhir kegiatan, Plt. Kepala Perwakilan BPKP Sulteng menyampaikan bahwa hasil pengawasan ini akan dirangkum dan dilaporkan secara sistematis sebagai bagian dari rekomendasi perbaikan. BPKP juga mendorong agar pemerintah daerah dan para pelaksana proyek terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pembangunan agar sesuai dengan prinsip good governance.Dengan pendekatan pengawasan yang tidak hanya menilai dokumen, tetapi juga menilai manfaat, BPKP menegaskan peran sentralnya dalam mengawal keuangan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai dengan amanat konstitusi.

BPKP Sulteng Kawal Akuntabilitas Renovasi Sekolah Rakyat di Kabupaten Sigi

Berita Terkait

Berita Rekomendasi