BANTEN, REQnews - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menyerahkan empat tersangka dan barang bukti kasus korupsi Kegiatan Pekerjaan Jasa Layanan Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Tangerang Selatan Pada Tahun 2024 ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).&nbsp; Kasipenkum Kejati Banten Rangga Adekresna mengatakan bahwa penyerahan dilakukan di ruangan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Banten pada Senin tanggal 11 Agustus 2025, pukul 13.00-14.00 WIB.&nbsp; "Bahwa telah dilakukan penyerahan berkas perkara tindak pidana korupsi terhadap 4 tersangka telah dilakukan penelitian dan dinyatakan lengkap pada tanggal 7 Agustus 2025," kata Rangga dalam keterangannya pada Senin 11 Agustus 2025.&nbsp; Empat tersangka tersebut yaitu ada Direktur PT EPP berinisial SYM, Kepala Dinas DLH Kota Tangerang Selatan berinisial WL, Kepala Bidang Kebersihan berinisial TAKP, dan mantan Staf Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Tangsel&nbsp;berinisial ZY.&nbsp; Rangga mengatakan bahwa perbuatan para tersangka secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 21.682.959.360.00.&nbsp; Dalam penyerahan tahap II tersebut, Rangga mengatakan bahwa trdapat 331 barang bukti berupa dokumen yang disita dari perkara tersebut.&nbsp; Selanjutnya, kata dia, para tersangka ditahan di Rutan Kelas II B Serang selama 20 (dua puluh) hari, terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2025 hingga 30 Agutus 2025.&nbsp; Pasal yang dikenakan kepada tersangka Primair, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.&nbsp; Subsidiair, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.&nbsp; "Bahwa setelah tahap II ini maka Jaksa Penuntut Umum akan menyusun surat dakwaan dan segera melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk disidangkan," ujarnya.

Segera Diadili! Kejati Banten Serahkan Tersangka Korupsi Pengelolaan Sampah di Tangsel ke JPU

Berita Terkait

Berita Rekomendasi