JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) lakukan koordinasi dengan pihak Imigrasi hingga Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengenai permohonan penerbitan red notice terhadap tersangka Cheryl Darmadi.&nbsp; Diketahui, Cheryl merupakan anak pengusaha Surya Darmadi yang sebelumnya telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus korupsi PT Duta Palma Group.&nbsp;&nbsp; "Terkait dengan DPO tersangka atas nama Cheryl Darmadi, Kejaksaan Agung sudah menetapkan sebagai DPO dan saat ini kami juga sedang berproses untuk permohonan red notice-nya," kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Kejagung, Jakarta Selatan pada Senin 11 Agustus 2025.&nbsp; Anang mengatakan bahwa posisi Cheryl saat ini diketahui masih berada di luar negeri. Namun, ia tak menjelaskan lebih jauh mengenai keberadaan pasti DPO.&nbsp; "Informasi yang terakhir yang bersangkutan, kalau informasi yang terakhir sih masih di luar negeri ya, ada di luar negeri," kata dia.&nbsp; "Ada informasi juga di salah satu negara tetangga kita, tapi kita belum tahu pastinya nanti kita berkoordinasi," tambahnya.&nbsp; Anang mengaku jika penyidik telah mengetahui keberadaan Cheryl, namun masih dalam tahap pendalaman di penyidikan, sehingga belum bisa mengungkapkan ke publik.&nbsp; "Ini makanya kita sedang koordinasi terkait dengan permohonan red notice, dari red notice-nya nanti kita tahu. Yang jelas kita berkoordinasi dengan bidang-bidang terkait, baik dengan Imigrasi maupun dengan Kemelu," ujarnya.&nbsp; Diketahui, Kejagung telah menetapkan Cheryl Darmadi selaku Dirut PT Asset Pacific dan ketua Yayasan Darmex terkait kasus dugaan TPPU dalam kasus korupsi PT Duta Palma Group.&nbsp;&nbsp; Selain itu, Kejagung juga menetapkan dua korporasi sebagai tersangka yaitu ada PT Monterado Mas (MRM) dan PT Alfa Ledo (AL) yang diteyapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan TPPU sebelumnya.&nbsp; &nbsp; Diketahui, penyidik Jampidsus Kejagung sebelumnya telah menyerahkan lima tersangka korporasi dalam kasus tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 23 Desember 2024.&nbsp; &nbsp;&nbsp; Adapun lima tersangka korporasi tersebut yaitu PT Panca Agro Lestari, PT Palma Satu, PT Banyu Bening Utama, PT Seberida Subur, PT Kencana Amal Tani.&nbsp;&nbsp; Dari kasus tersebut, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.798.706.951.640,00&nbsp;dan USD 7.885.857.36.&nbsp; &nbsp;&nbsp; Perhitungan kerugian keuangan negara tersebut dalam bentuk hak pendapatan negara yang tidak diterima dari pemanfaatan sumber daya hutan berupa provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, denda eksploitasi hutan, serta biaya penggunaan kawasan hutan.&nbsp; &nbsp;&nbsp; Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan atas sumber daya hutan akibat penyimpangan dalam alih kawasan hutan untuk kegiatan usaha perkebunan dihitung dari unsur biaya pemulihan kerusakan tanah dan lingkungan.&nbsp;&nbsp; Selain itu, juga telah menimbulkan kerugian lingkungan hidup pada kawasan hutan di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau senilai Rp73.920.690.300.000,00.&nbsp; &nbsp;&nbsp; Nilai tersebut didapat berdasarkan laporan dari Lembaga Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada.&nbsp; &nbsp;&nbsp; Kelima tersangka korporasi tersebut diwakili oleh Tovariga Triaginta Ginting yang merupakan Direktur PT Palma Satu, Direktur PT Seberida Subur, Direktur PT Panca Agro Lestari, Direktur PT Kencana Amal Tani dan Direktur PT Banyu Bening Utama,&nbsp; Direktur PT Asset Pacifik.&nbsp;&nbsp;

Kejagung Koordinasi dengan Imigrasi-Kemlu Soal Permohonan Red Notice Cheryl Darmadi

Berita Terkait

Berita Rekomendasi