Ini Anggota DPR yang Desak Evaluasi Pemindahan IKN, Tekankan Potensi Bebani Rakyat

JAKARTA, REQnews - Evaluasi rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dikemukakan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono. 

Ia juga mengusulkan untuk melakukan peninjauan ulang untuk memastikan IKN bisa menggantikan Jakarta menjadi ibu kota sekaligus sebagai pusat pemerintahan. 

BHS, sapaan akrabnya, merujuk pada Jakarta sebagai ibu kota negara sekaligus pusat pemerintahan dan dikunjungi kurang lebih 10 juta jiwa. Pergerakan puluhan juta orang ini disebut diimbangi dengan moda transportasi yang memadai. 

"Saat ini mereka bisa menggunakan berbagai moda transportasi apa pun dan bahkan dengan jalan kaki," katanya.

BHS juga mengatakan bahwa masyarakat yang memiliki kepentingan untuk mengakses pusat pemerintahan serta perusahaan-perusahaan besar di IKN, akan memerlukan transportasi udara dan laut untuk bisa menjangkau ibu kota.

BHS juga mengemukakan bahwa terdapat 2 juta orang yang memiliki kepentingan di IKN dan menggunakan angkutan udara dengan tarif Rp1,5 juta untuk mengakses wilayah tersebut, maka jutaan masyarakat harus mengeluarkan biaya sekitar Rp3 triliun per hari untuk kepentingan transportasi.

Jumlah pengeluaran tersebut, sambung dia, belum termasuk dengan akomodasi penginapan. Ia juga memperkirakan, masyarakat bisa mengeluarkan uang hingga triliunan dalam satu tahun hanya demi mengakses IKN.

"Inilah beban dan pengorbanan rakyat akibat kebijakan bila ibu kota dan pusat pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan," katanya.