JAKARTA, REQNews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensinyalir adanya upaya penghilangan<a href="https://www.reqnews.com/read/news/86538/eks-jaksa-kejari-jakbar-didakwa-gelapkan-uang-barang-bukti-kasus-fahrenheit-senilai-rp-117-miliar"> barang bukti </a>dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (<a href="https://www.reqnews.com/read/news/89150/kpk-temukan-penyetoran-uang-dari-asosiasi-travel-haji-ke-oknum-pegawai-kemenag">Kemenag</a>) tahun 2023–2024. &nbsp;Hal ini diketahui saat tim penyidik menggeledah sebuah kantor agen perjalanan haji dan umrah di Jakarta pada Kamis 14 Agustus 2025.Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan temuan tersebut menjadi perhatian serius bagi lembaga antirasuah."Dalam penggeledahan yang dilakukan di kantor biro perjalanan haji MK, yang berlokasi di wilayah Jakarta, penyidik menemukan petunjuk awal adanya dugaan penghilangan barang bukti," ujar Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat 15 Agustus 2025.Budi menegaskan pihaknya tidak akan segan untuk menerapkan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengenai perintangan penyidikan atau obstruction of justice.Pasal tersebut mengancam pihak yang dengan sengaja merintangi proses hukum dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun, serta denda minimal Rp 150 juta dan maksimal Rp 600 juta.Penggeledahan dilakukan bagian dari serangkaian kegiatan penyidikan yang dilakukan <a href="https://www.reqnews.com/read/news/89132/anak-buah-cak-imin-dipanggil-kpk-beserta-28-saksi-lain-di-kasus-dugaan-suap">KPK </a>dalam kasus tersebutSelain kantor swasta, penyidik juga telah menggeledah Kantor Kementerian Agama dan rumah pihak-pihak terkait.Budi menambahkan, proses penggeledahan di Kementerian Agama dan kediaman pihak terkait.

KPK Temukan Upaya Menghilangkan Barang Bukti terkait Kasus Korupsi Kuota Haji

Berita Terkait

Berita Rekomendasi