JAKARTA, REQnews - Bareskrim Mabes Polri merespon permintaan Gubernur Jakarta Pramono Anung yang meminta agar kepolisian tak menyita mesin produksi beras Food Station dalam kasus beras oplosan.&nbsp; Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf menegaskan bahwa produsen Food Station tetap bisa memproduksi beras.&nbsp; Helfi yang juga Kasatgas Pangan Polri itu mengatakan bahwa penyitaan mesin produksi memang harus dilakukan dalam rangka penyidikan. Meski demikian, mesin tetap bisa digunakan untuk produksi beras sesuai standar mutu dan volume produknya.&nbsp; "Barang bukti kan disita, tapi boleh memproduksi nggak masalah, kami nggak melarang," kata Helfi kepada wartawan di gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat 15 Agustus 2025.&nbsp; Jenderal bintang satu Polri itu menyebut mesin produksi Food Station tetap disita sebagai barang bukti selama proses hukum berlangsung, namun tak menghambat produksi beras.&nbsp; "Disita tetap, tapi digunakan untuk produksi nggak masalah, nggak mengganggu (produksi)," ujarnya.&nbsp; Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta Bareskrim Polri tidak menyita mesin produksi beras Food Station terkait kasus beras oplosan.&nbsp; Pramono mengatakan bahwa pihaknya telah meminta Polri untuk tak menyita mesin produksi beras Food Station, agar produsen tersebut tetap dapat memproduksi beras.&nbsp; "Jadi yang saya bersyukur kan, apa pun, Food Station ini penyedia beras untuk Jakarta. Dan kemarin kami meminta untuk alatnya itu tidak jadi barang bukti yang untuk kemudian tidak boleh dioperasikan," kata Pramono di Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis 14 Agustus 2025.&nbsp; "Kalau tidak boleh dioperasikan, pasti kebutuhan beras di Jakarta akan terpengaruh. Dan untuk itu kami bersyukur bisa dioperasikan," tambahnya.&nbsp; Meski demikian, Pramono memastikan ketersediaan stok beras di Jakarta masih terkendali. "Stok beras aman," kata Pramono.&nbsp; Gubernur DKI Jakarta itu menekankan kepada direksi baru Food Station agar bekerja dengan profesional.&nbsp; "Dan kita akan tetap meminta kepada direksi yang ada dan kita secara profesional membuka untuk direksi yang baru, kan sudah kita buka. Maka saya nanti meminta betul untuk Food Station ini semuanya profesional," ujarnya.&nbsp; Diketahui, Dittipideksus Bareskrim Polri melalui Satgas Pangan Polri telah menetapkan tiga tersangka dari PT Food Station dalam kasus dugaan pelanggaran standar mutu dan takaran, atau beras oplosan.&nbsp;&nbsp; Ketiganya adalah Direktur Utama Food Station Karyawan Gunarso (KG), Direktur Operasional Food Station Ronny Lisapaly (RL) dan Kepala Seksi Quality Control Food Station berinisial RP.&nbsp;&nbsp; Sebelumnya, Satgas Pangan Polri tengah mengusut kasus beras oplosan. Penyidik pun melakukan sejumlah langkah mulai dari memeriksa tiga produsen.&nbsp;&nbsp; Tiga produsen tersebut yaitu ada PT Padi Indonesia Maju (PIM) dengan merek Sania, PT Food Station (FS) dengan merek Sentra Ramos Biru, Sentra Ramos Merah dan Sentra Ramos Pulen; dan Toko Sentra Raya (SY) dengan merek Jelita dan Anak Kembar.&nbsp;&nbsp; Hal itu dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kasus beras oplosan segera diusut, karena berpotensi rugikan masyarakat hingga Rp 99,35 triliun per tahun.

Respon Permintaan Pramono, Bareskrim Tegaskan Tak Larang Food Station Produksi Beras

Berita Terkait

Berita Rekomendasi