JAKARTA, REQnews - Konten kreator Benaya Harobu mengunggah sebuah postinagan di Instagram pribadinya yaitu @benayaharobu pada Rabu 20 Agustus 2025. Pada video tersebut, ia membahas terkait pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang viral karena menyebut <a href="https://www.reqnews.com/read/news/89269/ternyata-gegara-deepfake-sri-mulyani-jadi-korban-soal-guru-beban-negara">guru </a>adalah beban negara.&nbsp;Namun pada video ini, ia menyatakan sepakat bahwa pernyataan tersebut diplintir dengan menggunakan platform deepfake. Meski demikian, ia menambahkan video lain Sri Mulyani yang menegaskan bahwa pendapatan guru yang kecil merupakan tantangan keuangan negara sehingga membutuhkan partisipasi masyarakat.&nbsp;Konten kreator Benaya Harobu pun mengemukakan jika sebelum Menkeu Sri Mulyani mengatakan hal tersebut, ia terlebih dahulu menemukan fenomena itu di wilayah Timur Indonesia yaitu Papua.&nbsp;“Suatu waktu saya singgah di SMA Negeri 1 Kaureh, saya berbincang dengan guru honorer dan kontrak. Yang mengejutkan mereka sudah 9 bulan tidak digaji,” katanya di video.&nbsp;Orang tua murid yang khawatir jika guru tidak lagi bisa mengajar kemudian mengumpulkan uang sebesar Rp500 ribu per siswa.&nbsp;“Honor yang tidak pernah dibayar, kemarin kepala sekolah dna orang tua murid ambil keputusan per anak Rp500 ribu untuk bayar mereka,” kata orang tua murid.&nbsp;Orang tua murid mengaku tidak keberatan karena mereka ingin pendidikan tetap berjalan di daerah mereka.&nbsp;“Tidak keberatan, karena kita perlu pendidikan,” katanya.&nbsp;Ironisnya, para guru di sekolah tersebut juga harus tinggal di ruangan sekolah yang tidak terpakai karena tidak memiliki tempat tinggal.Konten kreator Benaya Harobu pun membandingkan dengan nasib para anggota DPR RI yang disebut mendapatkan tunjangan sebesar Rp50 juta per bulan karena tidak mendapatkan rumah dinas.&nbsp;“Bayangkan jurangnya guru di pedalaman Papua mengabdi untuk mencerdaskan anak bangsa harus hidup dari patungan orang tua murid, sementara pejabat di pusat mudah dapat fasilitas,” katanya.&nbsp;Sebelumnya ramai perihal polemik tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan untuk anggota DPR RI yang telah diberlakukan sejak Oktober 2024 lalu, kembali mencuat ke ruang publik dan menjadi perbincangan. Pihak DPR menilai, besaran yang diberikan itu wajar dan masuk akal, tetapi kelompok masyarakat sipil berpendapat berbeda.&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Konten Kreator Benaya Harobu Perlihatkan Kesenjangan Guru dengan Anggota DPR yang Peroleh Tunjangan Besar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi