JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) masih memproses pengajuan red notice untuk tersangka Jurist Tan, mantan staf khusus (stafsus) Nadiem Makarim yang sebelumnya telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).&nbsp; Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan bahwa setelah menjadi DPO, pigaknya tinggal menunggu persetujuan red notice dari Kantor Interpol di Lyon, Prancis.&nbsp; “Kalau yang JT (Jurist Tan) kan sudah DPO, tinggal di-approved dari Lyon saja,” kata Anang dalam keterangannya pada Minggu 24 Agustus 2025.&nbsp; Sebelumnya, pihak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) juga telah mencabut paspor milik Jurist Tan sejak Senin 4 Agustus 2025 lalu.&nbsp;&nbsp; Diketahui, Jurist Tan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook untuk digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) periode 2019-2022.&nbsp; &nbsp; Dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa puluhan saksi dan ditemukan alat bukti yang cukup.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Para tersangka tersebut yaitu ada Sri Wahyuningsih (SW) selaku Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 2020-2021 sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran, Mulyatsyah (MUL) selaku Direktur SMP Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Kemudian, ada &nbsp;Jurist Tan (JT) selaku staf khusus Nadiem Makarim serta Ibrahim Arief (IA) atau IBAM yang merupakan konsultan mantan Mendikbud Nadiem Makarim periode Maret-September 2020.&nbsp; &nbsp; &nbsp; Mereka diduga telah menyalahgunakan kewenangan dengan membuat petunjuk pelaksanaan yang mengarah ke produk tertentu, yaitu Chromebook OS untuk pengadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tahun anggaran 2020-2022.&nbsp; &nbsp;&nbsp; Kejagung mengungkap kerugian negara Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook untuk digitalisasi pendidikan di Kemendikbud Ristek periode 2019-2022 mencapai Rp1,98 triliun.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Kerugian keuangan negara yang timbul bersumber dari perhitungan selisih kontrak dengan harga penyedia dengan metode ilegal gain.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Artinya keuntungan penyedia diambil dari selisih mendapatkan harga dari principal yang tidak sah. Item Software (CDM) senilai Rp480 miliar mark-up atau selisih harga kontrak dengan principal laptop diluar CDM senilai Rp1,5 triliun.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Atas perbuatannya itu bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 KUHP.

Kejagung Sebut Red Notice Jurist Tan Tinggal Menunggu Persetujuan Interpol

Berita Terkait

Berita Rekomendasi