JAKARTA, REQnews - Polri turut menanggapi terkait dengan adanya gugatan mengenai standar pendidikan calon anggota Polri yang mensyaratkan minimal lulus sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat menjadi S1.&nbsp; Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa harapan masyarakat sangat tinggi terhadap Polri. Sehingga, jika ada perkembangan informasi akan menjadi masukan.&nbsp; "Apa-apa yang menjadi masukan kemudian menjadi secara konstitusi sudah ditempuh oleh masyarakat, tentu kembali lagi harapan masyarakat terhadap Polri ini sangat tinggi," kata Trunoyudo di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Senin 25 Agustus 2025.&nbsp; Ia mengatakan bahwa sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hal-hal yang menjadi kritikan dan masukan terkait dengan lembaga akan diterima dengan baik.&nbsp; "Diantaranya menerima masukan-masukan dan segala menurut kajian-kajian yang memang ini menjadi tuntutan masyarakat. Artinya semua ada mekanismenya dan itu menjadi hak konstitusi. Kita tunggu saja disini," ujarnya.&nbsp; Diketahui, gugatan tersebut sebelumnya dimohonkan seorang pengacara atas nama Leon Maulana Mirzha Pasha dan mahasiswa bernama Zidane Azharian Kemalpasha ini didasari kegelisahan atas standar pendidikan calon anggota Polri yang mensyaratkan minimal lulus sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat.&nbsp; Gugatan tersebut dengan perkara nomor 133/PUU-XXIII/2025. Menurut pemohon, standar pendidikan itu dianggap tak lagi relevan dengan perkembangan zaman.&nbsp; "Sehingga perlu dinaikan ke jenjang Strata I (S1) tanpa membatasi jurusan agar kualitas, profesionalitas, kredibilitas, dan akuntabilitas calon anggota Polri bisa menyesuaikan penegakan hukum modern," kata Leon dalam keterangan tertulisnya pada Senin 11 Agustus 2025.&nbsp; Menurutnya, seorang pengacara yang kerap berhadapan langsung dengan anggota Polri dalam proses penegakan hukum, sering kali ditemukan adanya anggota kepolisian yang kurang memahami prinsip hukum secara mendasar.&nbsp; Ia mengatakan bahwa kurangnya pemahaman tersebut menyebabkan terjadinya kesalahan prosedur, penafsiran hukum yang keliru, hingga berbuah menghambat penanganan laporan yang semestinya sah secara hukum.&nbsp; "Agar tidak ada lagi masyarakat pencari keadilan yang dirugikan," ujarnya.&nbsp; Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumya juga menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan atau sidang perdana ihwal gugatan uji materi Pasal 21 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).&nbsp; Berdasarkan jadwal sidang di situs mkri.id, gugatan dengan perkara nomor 133/PUU-XXIII/2025 ini berlangsung pada Rabu 13 Agustus 2025, pukul 13.30 WIB.&nbsp; Pemeriksaan pendahuluan merupakan sidang pertama Mahkamah untuk memeriksa kejelasan permohonan dan memberikan nasihat kepada pemohon terkait permohonan yang diajukan.

Polri Respon Soal Gugatan MK Usulan Syarat Polisi Minimal S1

Berita Terkait

Berita Rekomendasi