JAKARTA, REQnews - <a href="https://www.reqnews.com/read/news/89310/terjaring-ott-kpk-segini-kekayaan-wakil-menteri-immanuel-ebenezer">Wakil menteri </a>dilarang untuk rangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta. Hal ini sudah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).&nbsp;Hal itu tertera dalam Putusan Perkara Nomor: 128/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh Advokat Viktor Santoso Tandiasa terkait pengujian materi Pasal 23 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara."Amar putusan: 1. Mengabulkan permohonan pemohon I untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis 28 Agustus 2025.MK menyatakan Pasal 23 UU Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916 bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai:Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:&nbsp;a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undanganb. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atauc. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.&nbsp;&nbsp;

Tok! MK Resmi Tetapkan Larangan Wakil Menteri Rangkap Jabatan Komisaris

Berita Terkait

Berita Rekomendasi