JAKARTA, REQNews - Menteri Sekretaris Negara (<a href="https://www.reqnews.com/read/news/85928/prabowo-tunjuk-mensesneg-prasetyo-hadi-jadi-juru-bicara">Mensesneg</a>) Prasetyo Hadi merespons putusan <a href="https://www.reqnews.com/read/news/89236/dekan-unsoed-ajukan-uji-materi-ke-mahkamah-konstitusi-terkait-uu-kesehatan">Mahkamah Konstitusi (MK) </a>dimana wakil menteri dilarang merangkap jabatan.Dalam putusan MK tersebut wakil Menteri dilarang jabatan sebagai pejabat lainnya, baik komisaris atau direksi di perusahaan negara maupun swasta, hingga organisasi yang dibiayai oleh APBN dan/atau APBD.Prasetyo menyatakan, Istana menghormati putusan MK itu.“Baru saja kami mendapatkan informasinya, sehingga tentu pertama kita menghormati segala keputusan dari Mahkamah Konstitusi,” kata Prasetyo, Kamis 28 Agustus 2025.Prasetyo mengatakan, pemerintah akan mempelajari terlebih dahulu putusan MK, setelah untuk kemudian berkoordinasi dengan pihak terkait.Prasetyo mengatakan hal ini akan dibicarakan kepada Presiden untuk kemudian akan dibicarakan apa yang menjadi tindak lanjut dari hasil keputusan MK tersebut.Sebelumnya, MK mengabulkan gugatan perkara nomor 128/PUU-XXIII/2025 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dengan putusan ini, <a href="https://www.reqnews.com/read/news/89310/terjaring-ott-kpk-segini-kekayaan-wakil-menteri-immanuel-ebenezer">Wakil Menteri </a>dilarang rangkap jabatan.&nbsp;

MK Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan, Begini Tanggapan Istana

Berita Terkait

Berita Rekomendasi