JAKARTA, REQnews - Aksi unjuk rasa sejumlah elemen mulai dari mahasiswa hingga buruh terjadi dalam beberapa waktu terakhir di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.&nbsp; Salah satu yang dituntut yaitu agar DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset hasil kejahatan, yang dapat menjangkau penelusuran dan penyitaan aset, termasuk yang tidak hanya berasal dari tindak pidana korupsi, namun dari seluruh bentuk kejahatan. Mengenai hal itu, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH) Prof Jamin Ginting mengatakan bahwa seharusnya RUU Perampasan Aset tersebut sudah bisa disahkan oleh DPR.&nbsp; Namun, ia menilai bahwa ada satu hal yang perlu diperbaiki dalam RUU tersebut, yaitu terkait dengan kelembagaan yang akan melakukan perampasan dan pengelolaan aset hasil rampasan.&nbsp; "Menurut pendapat saya seharusnya segera disahkan, cuma ada satu hal yang menurut saya perlu direvisi terkait dengan kelembagaan. Menurut saya harus ada lembaga khusus yang menangani perampasan aset, bukan hanya melakukan perampasan saja, tapi mengelola aset hasil perampasan," kata Jamin Ginting kepada REQnews.com, Jumat 29 Agustus 2025.&nbsp; Meskipun pada prinsipnya sudah bisa disahkan, terkait dengan kendala siapa lembaga yang berwenang melakukan perampasan, Jamin menilai bahwa Kejaksaan adalah lembaga yang tepat. Namun, harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.&nbsp; "Nah sekarang lembaga yang paling berwenang dan tepat yaitu Kejaksaan karena mereka punya yang namanya sekarang Badan Pemulihan Aset (BPA) gitu, mungkin itu yang bisa menjadi berwenang," kata dia.&nbsp; Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa alasan DPR hingga saat ini belum mengesahkan RUU tersebut karena khawatir jika lembaga atau orang yang diberi kewenangan itu abuse of power atau melakukan penyalahgunaan kewenangan.&nbsp; "Contohnya dengan tidak hati-hati dalam melakukan perampasan, atau yang kedua tidak transparansi, terus yang ketiga menjadi alat untuk menjatuhkan lawan politik, jadi anggota-anggota dari partai mana," katanya.&nbsp; Meski demikian, ia menilai jika pihak tersebut merasa tidak ada masalah, seharusnya tidak ada kekhawatiran dan ketakutan untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset ini.&nbsp; "Tapi kalau dia ngga salah saya kira ngga masalah. Iya ngga usah takut, kenapa takut kalau dia takut pasti ada sesuatu yang perlu dipertanyakan kan. Jadi menurut saya kekhawatirannya berlebihan," tambahnya.&nbsp; Ia pun mengaku pernah mendengar dari salah satu anggota dewan yang mengatakan bahwa alasan RUU Perampasan Aset tak kunjung disahkan terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).&nbsp; "Karena menyita aset orang atau merampas barang orang tanpa ada keputusan pengadilan gitu, tanpa ada ketetapan, bisa langsung disita gitu kan," katanya.&nbsp; "tulah salah satu bentuk namanya keteknisan dan kepraktisan daripada hal ini, walaupun nanti ujungnya mereka nanti bisa mengajukan gugatan, keberatan terhadap penyitaan," tambahnya.&nbsp; Namun, menurutnya tak perlu khawatir untuk mengesahkan RUU tersebut. Karena jika aset tersebut terbukti bukan dari hasil tindak pidana, maka akan dikembalikan oleh pengadilan.&nbsp; "Pengadilan akan mengembalikan semua harta-harta yang disita kalau benar itu didapat dan bisa dibuktikan kalau itu didapat dari perbuatan yang sah gitu," kata Prof Jamin.&nbsp; "Jadi ngga perlu khawatir. Jadi memang harusnya sudah ada (disahkan)," ujarnya.

DPR Diminta Segera Sahkan RUU Perampasan Aset, Prof Jamin: Kejaksaan Lembaga yang Tepat Kelola Aset

Berita Terkait

Berita Rekomendasi