Mahkamah Konstitusi Thailand Pecat PM Paetongtarn Shinawatra

Bangkok, REQNews.com -- Mahkamah Konstitusi Thailand, Jumat 29 Agustus, resmi memberhentikan Paetongtarn Shinawatra dari jabatan perdana menteri karena pelanggaran etika.

Paetongtarn memperpanjang daftar anggota Keluarga Shinawatra yang mengakhiri kekuasaan dengan cara tak menyenangkan. Thaksin Shinawtra, ayahnya, digulingkan lewat kudeta militer tahun 2006 dan melarikan diri. Berikutnya, Yingluck Shinawatra -- bibi Paetongtarn Shinawatra -- digulingkan militer 2015 dan diadili.

Berkuasa sebagai perdana menteri termuda dalam sejarah Thailand, Paetongtarn hanya satu tahun berkuasa. Ia juga menjadi PM keenam yang didukung dan dari Keluarga Shinawatra yang diberhentikan oleh militer atau pengadilan.

Bangkok Post memberitakan dalam putusannya Mahkamah Konstitusi mengatakan Paetongtarn melanggar etika dalam sebuah panggilan telepon yang bocor, Juni lalu. Saat itu dia tampak bersujud kepada Hun Sen -- ketua senat dan mantan PM Kamboja -- ketika kedua negara berada di ambang konflik bersenjata di perbatasan. Pertempuran meletus beberapa pekan kemudian dan berlangsung lima hari.

Berdasarkan Pasal 170(1)(4) dan Pasal 106(4) dan (5) Konstitusi Thailand, seorang perdana menteri harus dapat dipercaya dan tunduk pada pengawasan sala segala aspek, dan harus menunjukan integritas nyata.

Mahkamah Konstitusi menyimpulkan pernyataan perdana menteri dalam klip audio itu, terutama yang merujuk pada komandan wilayah Angkatan Darat Kedua dan penggunaan istilah 'kita', menunjukan kurangnya persatuan antara pemerintah dan militer.

Para hakim menyatakan perilaku itu menunjukan keberpihakan dan mengungkap perpecahan internal, yang berpotensi melemahkan posisi Thailand dan memungkinkan Kamboja ikut campur dalam urusan dalam negeri.

Paetongtarn meminta maaf atas percakapan yang bocor itu, dan menyatakan berusaha mencegah perang. Dalam konferensi pers Paetongtarn mengatakan selama percakapan itu ia bermaksud bersikap lunak menghadapi Hun Sen. Menurutnya, itu adalah strategi negosiasi demi melindungi kedaulatan Thailand.

Namun, orang-orang yang menggungat kepemimpinannya melihat Petongtarn gagal bertindak dengan semestinya dalam kapasitas sebagai perdana menteri. Pembicaraannya tentang hubungan pribadi dan keluarga dengan Hun Sen terkesan berpihak ke Kamboja.

Mahamah Konstitusi memutuskan status perdana menteri Paetongtarn berakhir 1 Juli, tanggal saat dia diperintahkan berhenti menjalankan tugas. Putusan ini juga mengamanatkan pembubaran kabinet.

Keutusan Mahkamah Konstitusi membuka jalan bagi pemilihan perdana menteri baru oleh parlemen, sebuah proses yang dipastikan berlarut-larut karena partai Pheu Thai yang berkuasa -- dan dipimpin Paetongtarn Shinawatra -- kehilangan daya tawar dan menghadapi tantangan untuk memperkuat aliansi rapuh dengan mayoritas tipis.