Lokataru Datangi Polda Metro Bebaskan Demonstran yang Ditangkap dan Minta Gubernur DKI Tak Cabut KJP Pelajar Ikut Demo

JAKARTA, REQNews - Lokataru Foundation mencatat sedikitnya 600 orang telah ditangkap oleh Polda Metro Jaya beserta jajarannya dalam aksi demo di depan Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Agustus 2025.

Penangkapan terjadi di berbagai titik, termasuk di jalan menuju lokasi aksi dan di lokasi aksi itu sendiri, serta di area transportasi publik.

Lokataru mencatat sebagian besar dari orang yang ditangkap adalah pelajar dan anak muda.

Direktur Lokataru Foundation Delpedro Marhaen, sebagian dari mereka ditangkap justru ketika menuju lokasi demontrasi. Mereka diamankan ketika masih berada di stasiun maupun halte.

Mereka ditangkap tidak dengan adanya dasar hukum. Artinya, para pendemo ditangkap hanya untuk diamankan agar tidak menuju lokasi aksi.

"Ini dalam kata lain kami sebut sebagai penculikan, dan ini kejadian yang terus berulang,” ujarnya di Jakarta, Dikutip Minggu 30 Agustus 2025.

Ketika ia melakukan pendampingan di Polda Metro Jaya. Pedro menyebut para pendemo yang ditangkap terlihat babak belur. Mereka mengaku banyak mengalami kekerasan, dipukul, diintimidasi secara verbal dan fisik. mereka juga dihalang-halangi untuk mendapat pendampingan hukum maupun bantuan medis.

“Banyak mukanya yang bonyok, mayoritas pelajar laki-laki,” sambungnya.

Setelah dilakukan pendampingan pada Kamis 28 Agustus 2025, para pendemo telah dibebaskan secara bertahap. 
Namun pihaknya belum mendapat informasi terbaru berapa jumlah terkahir yang sudah dibebaskan hingga Jumat siang.

Pedro mengatakan mereka yang ditangkap tidak di-BAP. Para pelajar ini hanya didata terkait nama lengkap hingga asal sekolah. Pencatatan ini ternyata dimaksudkan untuk alat untuk melakukan pengancaman. Mereka diancam akan dicabut KJP-nya, dikeluarkan dari sekolah, hingga skorsing.

Dia berharap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tak akan mengabulkan hal tersebut. Lokataru didesak agar Gubernur Jakarta menjamin kebebasan pelajar dalam penyampaian pendapat di muka umum dengan tidak mencabut KJP mereka.

Ia pun menyayangkan statemen dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti sebelumnya yang melarang para pelajar ikut aksi turun ke jalan. Menurutnya, kementerian tidak boleh melarang karena semua punya hak konstitusional yang tidak terbatas pada jenjang pendidikan maupun jenjang usia.

“Pelajar dijamin oleh UUD untuk menyampikan pendapatnya. Tidak boleh sekolah melarang. Tidak boleh Kemendikdasmen melarang,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia pun turut mengomentari aksi Kapolri Listyo Sigit yang datang ke RSCM untuk menyampaikan belasungkawa. Menurutnya, aksi tersebut tak lantas menggugurkan dosa hukum kepolisian.

Lokataru menganggap Kapolri harus bertanggung jawab karena itu, mendesak agar kapolri dicopot dan dilakukan reformasi total di tubuh kepolisian.

Lokataru juga meminta pemecatan massal, baik di tingkat pusat, di Kapolda, termasuk di daerah-daerah yang banyak bentrok dan juga banyak korban.

“Sekalipun Listio Sigit sebagai Kapolri mencium seluruh kaki korban, bagi kami itu tidak menggugurkan dosa hukumnya. Jadi kami mendesak untuk Listio segera mundur,” tegasnya.

Dia berharap masyarakat bisa kompak menolak segala bantuan yang mungkin tiba-tiba datang dari kepolisian dalam upaya negoissasi menghapus dosa-dosa mereka.

Selain itu, Lokataru juga menesak majelis tertinggi DPR untuk memecat anggota-anggota DPR yang memberikan provokasi atau memberikan statement-statement yang menyulut amarah. Sebab, sejak awal, amarah rakyat muncul karena kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat dan arogansi DPR yang mengatakan rakyat tolol hingga berjoget di atas derita rakyat.

“Terakhir saya sampaikan bahwa apa yang terjadi hari ini bukan ditunggangi, bukan dibayar, bukan! Tapi ini adalah akumulasi dari kemarahan publik terhadap pemerintah dan DPR,” tegasnya.