JAKARTA, REQNews - Menjawab tuntutan warga &nbsp;yang berdemonstrasi menuntut <a href="https://www.reqnews.com/read/news/89403/sempat-mangkir-bupati-pati-sudewo-akan-penuhi-panggilan-kpk-pada-rabu-27-agustus-di-kasus-korupsi-jalur-ka">Bupati Pati Sudewo </a>ditetapkan sebagai tersangka.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikam jawaban melalui surat.Usai menerima surat tersebut, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib.Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo pun mengungkapkan isi surat tersebut merupakan jawaban dari <a href="https://www.reqnews.com/read/news/89605/datangi-kpk-warga-pati-ramairamai-teriak-tangkap-sudewo">KPK </a>terkait tuntutan warga."Surat yang kami berikan kepada warga Pati adalah surat jawaban atas tuntutan yang disampaikan dalam audiensi dengan KPK pada pagi hingga siang hari ini," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin 1 September 2025.Dalam surat tersebut, menurut Budi, KPK menjamin perkara yang menyeret nama Sudewo terus berlanjut.Sudewo diketahui terseret dalam kasus dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan <a href="https://www.reqnews.com/read/news/89605/datangi-kpk-warga-pati-ramairamai-teriak-tangkap-sudewo">jalur kereta api </a>di wilayah Jawa Tengah pada lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub 2019-2022."KPK saat ini masih terus berprogres dalam penyidikan perkara terkait dengan pembangunan jalur kereta di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan, yang mana itu juga menjadi konsen warga Pati terkait dengan dugaan keterlibatan saudara SDW," ujarnya.Budi mengatakan pihaknya sudah memeriksa Sudewo pada pekan lalu. Karena itu, dia meminta warga Pati sabar menunggu pihaknya bekerja dengan prosedur yang ada.KPK sendiri juga pekan lalu sudah memanggil saudara SDW dalam kapasitas sebagai saksi dalam perkara ini, dan kami pastikan penyidikannya juga masih terus berprogres jadi kami akan sampaikan update-updatenya seperti itu," ucapnya.Budi menjelaskan surat tersebut juga menjawab tuntutan rekomendasi penonaktifan Sudewo dari jabatan bupati Pati.Budi mengatakan surat rekomendasi penonaktifan itu bukan wewenang KPK."Jadi yang menjadi kewenangan menjadi tugas dan fungsi KPK adalah terkait dengan penegakan hukum penanganan tindak pidana korupsinya sehingga KPK fokus terhadap penanganan perkara ini," pungkasnya.Sebelumnya, ratusan warga Pati mendatangi KPK dan mendesak Sudewo ditetapkan sebagai tersangka, Senin 1 September 2025.&nbsp;

Digeruduk Warga Pati yang Tuntut Sudewo, KPK Beri Surat, Ini Isinya

Berita Terkait

Berita Rekomendasi