JAKARTA, REQnews -<a href="https://www.reqnews.com/read/the-other-side/89588/kritik-dpr-memuncak-saatnya-rekrutmen-politik-yang-bersih-dan-transparan"> Kritik</a> dan aspirasi pimpinan sejumlah organisasi kemasyarakatan, tokoh lintas agama, pimpinan konfederasi serikat buruh, dan pimpinan partai politik didengar oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin 1 September 2025.&nbsp;Pada pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari, masing-masing perwakilan dari organisasi kemasyarakatan dan tokoh-tokoh yang diundang menyampaikan langsung pandangannya dan kritik serta masukan kepada Presiden Prabowo.&nbsp;Diketahui jika para tokoh menyoroti sikap pejabat arogan, ruang aspirasi dan demokrasi yang harus dibuka, gaya hidup pejabat dan anggota DPR yang hedon dan suka pamer (flexing), kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberatkan, dan rancangan undang-undang yang mendesak untuk segera disahkan.Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, dari kelompok buruh, menyampaikan kepada Presiden RUU Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan harus segera disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI bersama pemerintah, karena itu yang menjadi tuntutan masyarakat, termasuk kelompok buruh."Beliau (Presiden) berjanji yang pertama, RUU Perampasan Aset segera dibahas, dan juga RUU Ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh, Beliau minta kepada Ketua DPR (Puan Maharani) untuk langsung dibahas segera oleh partai-partai, dan setuju untuk segera dibahas," kata Andi Gani kepada wartawan.Selain itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan jika kelompok buruh juga menekankan aksi unjuk rasa harus selalu diberikan ruang.&nbsp;"Itu hanya satu-satunya cara bagi kelompok bawah, kelompok buruh, kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok mahasiswa, dan orang-orang kecil untuk menyampaikan aspirasi ketika lembaga formal 'lambat' atau tidak mau mendengar apa yang menjadi aspirasi kelompok bawah," kata Said Iqbal.Lalu ada juga Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Jackleyn Frtis Manuputty yang mengemukakan bahwa pembicaraan antara Presiden dan tokoh-tokoh pimpinan ormas, serta kelompok buruh berlangsung terbuka dan transparan.&nbsp;"Kami bicara tentang pajak yang memberatkan rakyat, kami bicara tentang korupsi, kami bicara tentang kepongahan dan perilaku pejabat di ruang elite, flexing, dan lain-lain. Kami bicara tentang kenaikan tunjangan DPR dan lain-lain, karena ada Ibu Ketua DPR di situ, dan itu ditanggapi oleh Presiden dan termasuk oleh Ibu Ketua DPR," katanya.&nbsp;&nbsp;

Aspirasi Didengar Prabowo, RUU Perampasan Aset Segera Dibahas

Berita Terkait

Berita Rekomendasi