JAKARTA, REQnews - Usai demonstrasi dan aksi protes yang berlangsung pada pekan terakhir Agustus 2025, DPR RI menanggapi <a href="https://www.reqnews.com/read/the-other-side/89754/jawab-tuntutan-178-rakyat-dpr-umumkan-6-putusan-ini">17+8 Tuntutan Rakyat</a> yang disuarakan.&nbsp;Pada konferensi pers Jumat 5 September 2025, pimpinan DPR menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi dengan Pimpinan Fraksi-fraksi DPR yang digelar pada Kamis 4 September 2025.Diketahui rangkuman sejumlah putusan sebagai jawaban atas 17+8 Tuntutan Rakyat adalah:Perihal Tunjangan rumah dihentikan dan moratorium kunker luar negeri. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR sepakat menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota terhitung 31 Agustus 2025, dan melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri terhitung 1 September 2025."Kecuali menghadiri undangan kenegaraan," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat 5 September 2025.&nbsp;Kedua yakni DPR akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR. Sejumlah komponen yang dievaluasi itu meliputi biaya langganan listrik dan jasa telepon. Selain itu ada juga biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi.Ketiga, sejumlah anggota DPR telah dinonaktifkan oleh partai politik dan tidak lagi memperoleh hak keuangannya. Mereka meliputi Adies Kadir dari Fraksi Golkar, Eko Patrio dan Uya Kuya dari Fraksi PAN, dan Ahmad Sahroni serta Nafa Urbach dari Fraksi NasDem."Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya," katanya.&nbsp;Keempat yakni DPR akan meningkatkan transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi, serta kebijakan lainnya.&nbsp;Terakhir yakni anggota DPR akan menerima gaji dan tunjangan total atau take home pay sebesar Rp65.595.730 mulai September 2025, setelah tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta disetop per 31 Agustus lalu.Gaji bersih atau take home pay para wakil rakyat tersebut sudah dipotong pajak penghasilan (PPh) 15 persen.&nbsp;&nbsp;

Perhatian, Ini 5 Poin Putusan DPR Perihal 17+8, Ternyata Pangkas Tunjangan dan Gaji Rp65,59 Juta

Berita Terkait

Berita Rekomendasi