JAKARTA, REQnews - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberlakukan ketentuan baru dalam pengawasan terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) melalui Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-7/PJ/2025.&nbsp; Diketahui, aturan itu sekaligus memperketat pengawasan PKP dan menjadi pedoman bagi petugas pajak untuk mengecek kepatuhan administrasi PKP, baik secara subjektif maupun objektif. Berdasarkan Pasal 56 Ayat (3), pengawasan dilakukan kepada PKP dengan kriteria yaitu PKP yang baru memulai kewajiban, PKP yang pindah tempat wajib pajak terdaftar, dan PKP yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.&nbsp; Pada Pasal 56 Ayat (4) menyebut bahwa untuk kategori PKP baru dan PKP pindahan, pengujian wajib dilakukan maksimal 30 hari setelah tanggal pengukuhan atau terbitnya surat pindah.&nbsp; Nantinya, pemeriksaan akan dilakukan secara langsung lewat penelitian lapangan di alamat terdaftar, yaitu baik tempat tinggal, kantor pusat, atau lokasi usaha.&nbsp; Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 56 Ayat (5) penggunaan virtual office pun tak luput dari sorotan. Petugas pajak pun akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap suatu badan usaha yang menggunakan virtual office.&nbsp; Pemeriksaan dilakukan mencakup kantor virtual, tempat tinggal pengurus yang terdaftar, hingga lokasi usaha yang sebenarnya beroperasi.&nbsp; Hal itu dilakukan untuk memastikan kesesuaian kantor virtual tersebut sah sebagai tempat usaha, dan apakah kegiatan usaha benar-benar dilakukan di alamat yang tercantum dalam dokumen perpajakan.&nbsp; Nantinya, petugas juga akan mengecek lokasi tempat tinggal pengurus jika seluruh kegiatan usaha hanya tercatat di kantor virtual. Petugas juga akan melakukan peninjauan ketika diketahui ada kegiatan usaha di lokasi lain.&nbsp; Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan alamat fiktif dalam proses pengukuhan PKP. Selain itu, juga untuk menjamin keabsahan data yang diberikan kepada otoritas pajak. &nbsp;

DJP Perketat Pengawasan Pengusaha Kena Pajak, Termasuk Virtual Office

Berita Terkait

Berita Rekomendasi