JAKARTA, REQnews - Hotman Paris Hutapea, Kuasa Hukum eks Mendikbud Ristek Nadiem Anwar Makarim (NAM) menyebut jika kasus yang kliennya hadapi mirip dengan kasus yang pernah menjerat eks Mendag Tom Lembong terkait korupsi impor gula.&nbsp; Sama seperti Tom Lembong, Hotman mengatakan bahwa kliennya Nadiem Makarim disebut tak pernah menerima aliran dana dugaan korupsi pengadaan Chromebook untuk digitalisasi pendidikan di Kemendikbud Ristek periode 2019-2022.&nbsp; "Sekali lagi, tidak ada satu sen pun baik dari segi bukti rekening bank maupun dari segi saksi, yang menyatakan Nadiem pernah terima uang, tidak ada. Jadi persis sama dengan kasus Tom Lembong," kata Hotman dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin 8 September 2025.&nbsp; Lebih lanjut, Hotman menyatakan bahwa dalam kasus tersebut dari segi unsur memperkaya diri pun belum terbukti. Karena menurutnya, dalam kasus korupsi harus ada bukti memperkaya diri sendiri atau orang lain.&nbsp; "Dari segi unsur memperkaya diri belum terbukti, kan korupsi itu kan harus memperkaya diri atau memperkaya orang lain. Jadi untuk memperkaya diri belum ada bukti," katanya.&nbsp; Hotman mengatakan ketika dalam kasus korupsi memperkaya orang lain,maka harus ada bukti mark-up. Namun, ia menyebut bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melakukan audit sebanyak dua kali di 22 provinsi di Indonesia.&nbsp; Ia menjelaskan bahwa hasil audit BPKP menyatakan tidak ada pelanggaran dalam proses pengadaan Chromebook untuk digitalisasi pendidikan di Kemendikbud Ristek.&nbsp; "Jadi untuk pengadang laptop tersebut sudah diaudit dan di dalam hasil audit BPKP. Jadi menurut BPKP sepanjang menyangkut harga tidak ditemukan mark-up, tidak adanya hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi kedapatan harga," kata dia.&nbsp; Hotman menjelaskan tujuan BPKP melakukan audit dalam program bantuan laptop tersebut di SD, SMP, SLB yang bersumber dari APBN yaitu untuk meneliti, memeriksa apakah tepat waktu, jumlah, harga, kualitas, dan tepat manfaat.&nbsp; Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa dalam melakukan pengadaan laptop tersebut dilakukan melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan produknya pun bisa dilihat di e-katalog.&nbsp; "Bisa lihat disini bahwa di dalam harga awal Rp 6.499.000 per lektor di LKPP itu yang untuk untuk pengadaan 2021-2022 dan setelah dinego hasilnya adalah Rp 5.800.000," katanya.&nbsp; Ia menjelaskan bahwa berdasarkan audit BPKP, dari harga Rp 6.499.000 menjadi Rp 5.800.000 berkurang hampir Rp 700 ribu. Namun, Hotman mengatakan bahwa tiap jenis laptop memang berbeda-beda, tapi semuanya terjadi penurunan.&nbsp; "Inilah dasarnya BPKP mengatakan tidak ada hal-hal signifikan mempengaruhi mengaruhi penurunan harga. Itu ada di auditnya saya sudah kasih kesimpulan semua," ujarnya.&nbsp; Diketahui, dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa puluhan saksi dan ditemukan alat bukti yang cukup.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Para tersangka tersebut yaitu ada Sri Wahyuningsih (SW) selaku Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 2020-2021 sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran, Mulyatsyah (MUL) selaku Direktur SMP Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Kemudian, ada &nbsp;Jurist Tan (JT) selaku staf khusus Nadiem Makarim serta Ibrahim Arief (IA) atau IBAM yang merupakan konsultan mantan Mendikbud Nadiem Makarim periode Maret-September 2020.&nbsp; &nbsp;&nbsp; Terbaru penyidik Kejagung telah menetapkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Anwar Makarim (NAM) sebagai tersangka pada Kamis 4 September 2025.&nbsp; &nbsp;&nbsp; Mereka diduga telah menyalahgunakan kewenangan dengan membuat petunjuk pelaksanaan yang mengarah ke produk tertentu, yaitu Chromebook OS untuk pengadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tahun anggaran 2020-2022.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Kejagung mengungkap kerugian negara Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook untuk digitalisasi pendidikan di Kemendikbud Ristek periode 2019-2022 mencapai Rp1,98 triliun.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Kerugian keuangan negara yang timbul bersumber dari perhitungan selisih kontrak dengan harga penyedia dengan metode ilegal gain.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Artinya keuntungan penyedia diambil dari selisih mendapatkan harga dari principal yang tidak sah. Item Software (CDM) senilai Rp480 miliar mark-up atau selisih harga kontrak dengan principal laptop diluar CDM senilai Rp1,5 triliun.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Atas perbuatannya itu bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 KUHP.

Sebut Kasus Kliennya Mirip Tom Lembong, Hotman Paris: Nadiem Tak Pernah Terima Uang

Berita Terkait

Berita Rekomendasi