JAKARTA, REQnews - Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah serta penegak hukum menghormati kebebasan berekspresi, berpendapat, dan beropini warga negara. Oleh karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Kepolisian untuk tidak memproses <a href="https://www.reqnews.com/read/news/89830/bakal-diseret-ke-jalur-hukum-oleh-tni-begini-respons-ferry-irwandi">Ferry Irwandi</a> dan aktivis lainnya atas laporan yang merupakan tindak lanjut hasil pemantauan Satuan Siber (Dansatsiber) TNI.Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, selaku perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil menyayangkan keterlibatan TNI dalam pemantauan aktivitas ruang siber.&nbsp;“Koalisi Masyarakat Sipil menyayangkan keterlibatan TNI dalam pemantauan aktivitas ruang siber, yang justru memperkuat gejala militerisasi ruang siber,” katanya, berdasarkan informasi tertulis yang diterima, pada Selasa 9 September 2025.&nbsp;Ia menegaskan jika ada indikasi upaya mengintervensi proses penegakan hukum, yang tentu menjadi ancaman bagi demokrasi dan negara hukum.&nbsp;Satuan Siber TNI dinilai seharusnya fokus menjamin upaya-upaya sistematis dan terukur yang berkaitan dengan ancaman perang siber (cyber conflict), sebagai bagian dari pertahanan siber (cyber defense).“Tidak seharusnya TNI bertindak jauh ke ranah sipil, hingga memengaruhi proses penegakan hukum. Tindakan tersebut justru akan semakin memberikan chilling effect (efek jeri) pada Kebebasan berekspresi dan berpendapat, sebagai instrumen kunci dari demokrasi yang harus dilindungi,” katanya.&nbsp;Ia juga mendorong kepolisian untuk fokus mendalami kerusuhan dan insiden pembakaran karena hingga saat ini belum ada kejelasan perihal tersebut. Polisi juga diharapkan bisa menyelidiki lebih dalam terkait adanya dugaan keterlibatan oknum tertentu dalam insiden tersebut.&nbsp;“Termasuk kemungkinan adanya keterlibatan oknum tertentu yang terencana. Adanya informasi awal atau data-data yang mencuat di ranah daring dan luring, seharusnya digunakan oleh penegak hukum untuk memulai penyelidikan,” katanya.&nbsp;&nbsp;Hendardi juga menilai ada upaya kriminalisasi terhadap influencer sekaligus CEO Malaka Project, Ferry Irwandi.&nbsp;“Adanya upaya mengkriminalisasi Ferry Irwandi, dll., justru semakin menguatkan sinyal adanya upaya untuk menutupi fakta kejadian dan menghalang-halangi penegakan hukum yang adil dan fair,” katanya.&nbsp;Terdapat beberapa poin penting yang ditekankan Hendardi, pertama yakni pemberhentian kriminalisasi terhadap aktivis yang membantu pemerintahan dan penegak hukum. Kedua membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta yang independent dan terdiri dari tokoh dan sosok yang kompeten serta ketiga TNI membantu mengusut adanya dugaan keterlibatan TNI dalam kerusuhan.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Koalisi Masyarakat Sipil Sebut Ada Upaya Kriminalisasi Dalam Aduan TNI Terhadap Ferry Irwandi, Tegaskan Kebebasan Berpendapat

Berita Terkait

Berita Rekomendasi