Bertemu Tokoh GNB, Prabowo Setujui Pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian

JAKARTA, REQnews - Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan komisi reformasi kepolisian, untuk mengevaluasi dan mereformasi Polri sebagai salah satu tindak lanjut dari tuntutan masyarakat. 

Salah satu yang menuntut adanya reformasi tersebut yaitu dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang terdiri sejumlah tokoh bangsa dan tokoh-tokoh lintas agama. 

Tokoh-tokoh tersebut terdiri dari istri Presiden ke-4, Sinta Nuriyah, eks Menteri Agama Lukman Hakim, Quraish Shihab, Frans Magnis Suseno, Omi Komaria Nurcholish Madjid, Komaruddin Hidayat, hingga Laode Syarif. 

Hal itu dikatakan oleh anggota GNB Pendeta Gomar Gultom usai melakukan pertemuan antara GNB bersama Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta pada Kamis 11 September 2025 malam. 

"Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut juga oleh Pak Presiden (yang) akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak," kata Gultom. 

Mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) itu mengatakan bahwa aspirasi dan harapan masyarakat mengenai adanya reformasi Polri itu, telah direncanakan dan dirumuskan konsepnya oleh Prabowo. 

"Ini gayung bersambut ya, apa yang ada dalam Gerakan Nurani Bangsa itu juga dalam nurani saya, kata Bapak Presiden. Jadi, harapan-harapan yang diminta oleh teman-teman itu juga malah sudah dalam konsepnya Bapak Presiden," kata dia. 

"Jadi, istilahnya tadi itu gayung bersambut ya apa yang dirumuskan teman-teman ini justru itu yang sudah akan dilakukan oleh Bapak Presiden terutama menyangkut masalah reformasi dalam bidang kepolisian," tambah Gultom. 

Sementara itu, mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim menyebut bahwa Presiden Prabowo juga setuju mengenai pembentukan tim investigasi independen pasca demo. 

Lukman menyebut bahwa ada sejumlah hal yang dibahas dan menjadi sorotan para tokoh, termasuk tuntutan rakyat yang berisi 17+8 poin, serta sejumlah tuntutan lain yang disuarakan oleh mahasiswa, masyarakat sipil, dan organisasi-organisasi lainnya. 

"Dan apa yang kami sampaikan diterima dengan baik oleh Bapak Presiden. Bahkan beliau membahas secara detail satu persatu, poin demi poin apa yang kami sampaikan," ujar Lukman.