JAKARTA, REQNews - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, <a href="https://www.reqnews.com/read/news/81816/yusril-ihza-mahendra-bebaskan-presiden-marcos-beri-grasi-ke-mary-jane-terpidana-mati-kasus-narkotika">Yusril Ihza Mahendra </a>mengungkapkan Pemerintah menghormati inisiatif enam Lembaga Negara (LN) bidang HAM yang membentuk tim independen pencari fakta atas ekses demo akhir Agustus lalu.Yusril mengungkapkan pembentukan tim pencari fakta tersebut bukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto, namun Pemerintah tetap menghargai dan menghormati inisiatif enam lembaga tersebut untuk mengusut aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan tersebut.Menurut Yusril, hal itu sebelumnya juga pernah disampaikan oleh Ketua <a href="https://www.reqnews.com/read/the-other-side/89854/ketua-komnas-ham-nyatakan-siap-mundur-dari-jabatan-jika-kasus-munir-tak-tuntas-hingga-8-desember-2025">Komnas HAM, </a>Anis Hidayah, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan ekses demo yang diselenggarakan Pemerintah pada pekan lalu di kantor Kemenko Kumham Imipas.Komnas HAM juga menyampaikan bahwa mereka tengah melakukan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang."Bahwa kemudian enam Lembaga Negara HAM itu membentuk<a href="https://www.reqnews.com/read/news/86635/koalisi-masyarakat-sipil-desak-dibentuk-tim-independen-terkait-tragedi-ledakan-amunisi-garut"> tim independen</a> pencari fakta terkait ekses dan penanganan demo yang berujung ricuh, hal tersebut adalah sepenuhnya inisiatif mereka sebagai lembaga negara independen, tanpa ada dorongan apalagi arahan dari Presiden atau Pemerintah," kata Yusril, dalam keterangannya, Senin 15 September 2025.Keenam lembaga tersebut, yakni Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Komisi Nasional Disabilitas (KND) adalah lembaga negara independen yang dibentuk oleh undang-undang.Oleh karena itu, ia mengatakan, Pemerintah menghormati independensi mereka. Termasuk dengan tidak memberikan arahan apapun.

Ini 6 Lembaga HAM yang Bentuk Tim Independen Pencari Fakta Kerusuhan Demo Akhir Agustus

Berita Terkait

Berita Rekomendasi