JAKARTA, REQNews - Pabrik material konstruksi milik warga negara (WN) <a href="https://www.reqnews.com/read/news/89524/polandia-bikin-ladang-ranjau-finlandia-bangun-benteng-lahan-basah-untuk-lawan-tank-rusia">Rusia </a>ketahuan berdiri di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) dan hutan mangrove Bali. Hal ini terungkap saat inspeksi mendadak yang dilakukan anggota Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset dan Perizinan (TRAP) <a href="https://www.reqnews.com/read/news/87735/dprd-bali-dukung-legalisasi-sabung-ayam-dananya-untuk-pembangunan">DPRD Provinsi Bali.</a>Tak hanya berdiri pabrik, bahkan di lahan tersebut ada yang telah disertifikat, padahal seharusnya tahura dilindungi negara.“Yang aneh, sejak saya menjadi Anggota DPRD tahun 2004, baru kali ini ada<a href="https://www.reqnews.com/read/the-other-side/88462/ada-perubahan-regulasi-ini-daftar-sertifikat-tanah-yang-tidak-lagi-sah-di-tahun-2026"> sertifikat tanah</a> di kawasan hutan negara,” kata Sekretaris Pansus TRAP DPRD Provinsi Bali Dewa Rai, Rabu 18 September 2025.Namun yang menjadi pertanyaan Ketua Pansus TRAP, I Made Supartha, terkait lemahnya pengawasan Satpol PP Bali. Dia menilai Satpol PP baru bertindak setelah mendapat desakan keras dari DPRD.Menurut Supartha, kondisi kawasan tahura yang diurug dan dipenuhi bangunan tak berizin telah memperparah dampak banjir bandang. Air laut yang naik semakin memperburuk kondisi karena jalur resapan air tertutup bangunan ilegal.&nbsp;

Ditemukan Pabrik Milik WN Rusia di Hutan Negara Bali, Ko Bisa?

Berita Terkait

Berita Rekomendasi