JAKARTA, REQnews - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari menjadi sorotan terkait pernyataannya yang dinilai membandingkan program kerja Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Menteri Perumahan dan Pemukiman Maruarar Sirait.&nbsp; Dalam video yang beredar, saat itu Qodari tengah hadir dalam kegiatan Penguatan Ekosistem Perumahan dan Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Gedung Sabuga ITB, Bandung, Jawa Barat pada Kamis 18 September 2025.&nbsp; Dalam pidatonya, Qodari mengatakan bahwa sebelum Purbaya menjadi Menteri Keuangan, Maruarar terlebih dahulu memindahkan uang Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) untuk program Giro Wajib Minimum (GWM).&nbsp; "Jadi sebetulnya saya mau mengatakan Pak Purbaya memang pinter, tetapi sebetulnya Pak Purbaya keduluan oleh Pak Ara, karena Pak Ara sudah duluan ngambil program seperti itu," kata Qodari dikutip pada Jumat 19 September 2025.&nbsp; Ia menjelaskan bahwa Purbaya memindahkan uang Rp200 triliun untuk berbagai macam program sebagai upaya menggerakkan perekonomian, kredit usaha dan lain-lain. Namun, Ara memindahkan uang Rp150 triliun untuk perumahan.&nbsp; "Supaya apa? Supaya nanti masyarakat bisa mendapatkan 'dana murah'. Disebut 'dana murah' karena apa? Karena bunganya lebih rendah dibandingkan dengan bunga komersial," katanya.&nbsp; "Sehingga teman-teman masyarakat berpenghasilan rendah, itu bisa mendapatkan akses kepada perumahan dengan lebih mudah," ujarnya.&nbsp; Menanggapi hal itu, Pengamat Komunikasi dari RedMaroon Communications, Haililah Tri Gandhiwati mengatakan bahwa seharusnya sebagai pejabat negara, Qodari bisa lebih bijak dalam menyampaikan pernyataan ke publik sebagai juru bicara pemerintah bukan sebagai pengamat.&nbsp; "Secara jabatan, Pak Qodari kini Kepala Staf Kepresidenan punya mandat komunikasi politik dan pengelolaan isu strategis. Karena itu, ucapannya dibaca publik sebagai suara institusi, meski gaya komunikasinya berangkat dari pengalaman sebagai pengamat," kata Gandhi kepada REQnews.com, Jumat 19 September 2025.&nbsp; Menurutnya, setiap kementerian/lembaga, tidak seharusnya saling membandingkan program kerja. Namun, harus bersama-sama melakukan sinkronisasi dan bekerja sama menjadi tim demi kepentingan rakyat dan negara.&nbsp; "Pemerintah itu bekerja satu tim. Pak Menkeu baru dilantik 8 September 2025 dan sedang menyiapkan langkah percepatan fiskal. Di saat yang sama, Kementerian Perumahan bergerak cepat berkoordinasi dengan BI pada skema insentif likuiditas untuk pembiayaan perumahan. Jadi esensinya adalah sinkronisasi, bukan saling membandingkan," kata dia.&nbsp; Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa yang terpenting dalam menjalankan roda pemerintahan yaitu dengan melakukan kolaborasi lintas kementerian. Selain itu, Gandhi juga meminta agar para pejabat lebih bijak dalam menyampaikan terkait kewenangan BI, untuk menghormati independensi bank sentral.&nbsp; "Dukungan BI berupa insentif likuiditas makroprudensial, bukan ‘menarik uang BI’ secara langsung, sehingga tetap menghormati independensi bank sentral. Perbandingan terbuka berisiko memunculkan kesan friksi antarlembaga dan salah paham soal kewenangan BI," ujarnya.

Usai Singgung Menkeu Purbaya, Pengamat Minta Kepala KSP Qodari Lebih Bijak Sampaikan Pernyataan ke Publik

Berita Terkait

Berita Rekomendasi