JAKARTA, REQNews &nbsp;- Presiden Prabowo Subianto menegaskan kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan menetapkannya menjadi ibu kota politik pada 2028.Hal tersebut tertuang melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang diundangkan pada 30 Juni 2025.“Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028,” bunyi beleid yang dikutip, Jumat 19 September 2025.Untuk mewujudkan hal tersebut, Prabowo memerinci target pelaksanaan pembangunan IKN dengan berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya.Pertama, luas area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN dan sekitarnya yang terbangun mencapai 800-850 hektare.Kedua, persentase pembangunan gedung/perkantoran di IKN mencapai 20 persen. Dan ketiga, persentase pembangunan hunian/rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di IKN mencapai 50 persen.Lalu, keempat, cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan IKN mencapai 50%. Kelima, indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan IKN menjadi 0,74.Kemudian, pembangunan hunian/rumah tangga layak, terjangkau, dan berkelanjutan di IKN, pembangunan sarana prasarana pendukung IKN, serta pembangunan aksesibilitas dan konektivitas IKN.Sementara, terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di IKN, tergambarkan pada pertama jumlah pemindahan dan/atau penugasan ASN ke IKN mencapai 1.700-4.100 orang dan cakupan layanan kota cerdas kawasan IKN yang mencapai 25 persen.Untuk terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di IKN, dilakukan di antaranya pemindahan ASN/hankam ke IKN serta penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas IKN.&nbsp;

Prabowo Tetapkan IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028

Berita Terkait

Berita Rekomendasi