JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan alasan Jaksa Pengacara Negara (JPN) tak lagi turut mendampingi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dalam menghadapi gugatan Rp125 triliun di PN Jakarta Pusat.&nbsp; Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan alasannya karena kasus yang Gibran hadapi merupakan ranah pribadi, bukan atas nama Wakil Presiden.&nbsp; "Jadi karena ini sifatnya gugatan sifatnya pribadi kepada Pak Gibran, bukan sebagai Wapres," kata Anang dalam keterangannya dikutip pada Minggu 21 September 2025.&nbsp; Anang menjelaskan bahwa saat itu surat permohonan gugatan terhadap Gibran memang ditujukan dan dikirim ke Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres).&nbsp; "Tentunya apabila itu terkait dengan Sekretariat Wapres itu kan institusi negara. Maka pada saat itu ada permohonan untuk diwakili oleh JPN," katanya.&nbsp; Namun, Anang menjelaskan bahwa setelah sidang perdana, tim JPN langsung ditarik karena dinilai tak memiliki legal standing.&nbsp; "Pada saat hadir di persidangan, dinyatakan oleh pemohon bahwa yang bersangkutan gugatan bukan atas nama jabatan, tapi atas nama pribadi," katanya.&nbsp; "Kita berpendapat bahwa itu lembaga dan itu masih ranah Jaksa Pengacara Negara, tapi kalau sifatnya pribadi ya silahkan kepada yang bersangkutan," tambah Anang.&nbsp; Diketahui, Gibran Rakabuming Raka sebelumnya digugat oleh Warga Jakarta Barat, Subhan secara perdata sebesar Rp125 triliun.&nbsp; Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim menyatakan Gibran tidak sah menjadi Wakil Presiden RI periode 2024-2029.&nbsp; Alasannya, karena Gibran dinilai tak pernah sekolah SMA sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum RI, sehingga tidak memenuhi syarat dalam pendaftaran Cawapres pada Pilpres lalu.&nbsp; Subhan juga meminta hakim menghukum Gibran dan KPU membayar kerugian materil dan immateriil sebesar Rp125 triliun, untuk disetorkan ke kas negara dan selanjutnya dibagikan ke setiap warga negara.&nbsp; Dalam sidang yang diselenggarakan sebelumnya, Subhan meminta Gibran hadir langsung dalam proses persidangan. Dirinya merasa berkebaratan jika Gibran hanya diwakili oleh Kejaksaan Agung selaku pengacara negara.&nbsp; "Boleh dia datang sendiri, atau kuasanya yang ditunjuk kemarin itu pakai kuasa dari Jaksa Pengacara Negara. Saya keberatan, keberatan saya diterima oleh Majelis Hakim maka Pak Jaksa yang datang hadir mewakili itu diminta keluar," kata Subhan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin 15 September 2025.

Kejagung Ungkap Alasan JPN Tak Lagi Dampingi Gibran Hadapi Gugatan Rp125 Triliun

Berita Terkait

Berita Rekomendasi