JAKARTA, REQnews - Koalisi Masyarakat Sipil merespon terkait dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mengenai batalnya pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) peristiwa Agustus-September 2025.&nbsp; Anggota Koalisi Masyarakat Sipil, Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan upaya bentuk perlawanan terhadap suara dan kehendak rakyat.&nbsp; "Dalam tuntutan rakyat yang tertuang dalam 17+8, pembentukan tim independen merupakan salah satu agenda yang harus di buat negara untuk mengungkap peristiwa Agustus kelam," kata Ardi dalam keterangannya tertulisnya pada Minggu 21 September 2025.&nbsp; Sebagai negara demokrasi, kata dia, seharusnya negara mendengarkan suara dan kehendak rakyat dan bukan malah melawannya. Tuntutan pembentukan tim independen adalah hal yang baik dengan tujuan untuk mengungkap kebenaran dan mencari keadilan bagi korban dan semua.&nbsp; "Tidak bisa dan tidak boleh peristiwa yang sudah menelan banyak korban jiwa itu kemudian tenggelam begitu saja tanpa adanya sebuah kejelasan bagi korban dan masyarakat," kata dia.&nbsp; Menurutnya, pembiaran atas peristiwa itu sesungguhnya merupakan bagian dari impunitas itu sendiri.&nbsp; Untuk itu, Koalisi Masyarakat Sipil menilai pembentukan tim independen ini menjadi penting agar peristiwa itu dapat terungkap menjadi terang benderang dan bukan hanya menjadi sebuah misteri.&nbsp; "Dugaan adanya keterlibatan aktor pertahanan dan keamanan dalam beragam peristiwa yang terjadi sebagaimana tersebar dalam berbagai media perlu ditelusuri lebih lanjut oleh tim yang independen guna mendapatkan kepastian kebenarannya," katanya.&nbsp; Ardi menyebut jika pengungkapan fakta oleh Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk memastikan hak rasa aman warga negara.&nbsp; "Untuk itu, sekali lagi kami mengecam pernyataan Menteri Koordinator Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, terkait dengan pembatalan pembentukan TGPF," tambahnya.&nbsp; Ia menyebut bahwa pernyataan Yusril juga bertentangan dengan sikap Presiden sendiri sebelumnya di publik usai bertemu tokoh-tokoh GNB (Gerakan Nurani Bangsa) yang setuju akan membentuk tim independen.&nbsp; "Oleh karena itu, presiden perlu mengevaluasi pembantu presiden tersebut yang telah melawan suara dan kehendak rakyat," ujarnya.

TGPF Batal Dibentuk, Koalisi Masyarakat Sipil: Melawan Kehendak dan Suara Rakyat!

Berita Terkait

Berita Rekomendasi